Jokowi Kerek Target Defisit APBN 2021 jadi 5,2%, Ada Lima Prioritas
Pemerintah memutuskan untuk memperlebar defisit dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021 menjadi 5,2% dari Produk Domestik Bruto. Angka defisit ini lebih besar ketimbang yang telah disepakati pemerintah dan DPR sebelumnya sebesar 3,21%-4,17% terhadap PDB.
"Di dalam sidang kabinet pagi ini, Presiden Joko Widodo telah putuskan kita akan memperlebar defisit menjadi 5,2% dari PDB," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat terbatas melalui konferensi video, Selasa (28/7).
Dengan defisit yang melebar, pemerintah memiliki cadangan belanja sebesar Rp 179 triliun yang akan diproritaskan pada sejumlah program pemulihan ekonomi nasional. Pertama, menjaga ketahanan pangan. "Kedua, pembangunan kawasan industri yang didukung infrastruktur," kata Sri Mulyani.
Ketiga, pengembangan teknologi komunikasi dan informasi. Hal tersebut dilakukan agar ada pemerataan konektivitas teknologi digital di seluruh Indonesia.
Keempat, belanja di bidang pendidikan dan kesehatan. "Terutama untuk penanganan Covid-19 pasca 2020 dan dukungan untuk biaya vaksin," kataya.
Kelima, belanja akan diprioritaskan untuk meningkatkan produktivitas. Pemerintah pun ingin belanja anggaran pada 2021 mampu mendorong terbukanya lapangan kerja.
Dengan demikian, belanja pemerintah di tahun depan diarapkan dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Berdasarkan data Kementerian PPN/Bappenas, jumlah pengangguran akan meningkat 3,7 juta orang selama pandemi corona.
"Karena sekarang itu jumlah pengangguran sekitar 7 jutaan. Jadi dengan 3,7 juta, artinya karena pandemi ini ada kenaikan 50% dari yang ada. Ini yang akan kami pulihkan," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Pemerintah pada tahun ini telah mengubah target defisit APBN beberapa kali akibat pandemi virus corona. Terakhir, pemerintah menargetkan defisit anggaran sebesar 6,34% terhadap PDB dan turun menjadi 4,2% tahun depan. Defisit APBN pun diharapkan kembali pulih dibawah 3% PDB sesuai UU Keuangan Negara pada 2023.