Pembiayaan Pemerintah dari Surat Utang Sejak Awal 2020 Capai Rp 874 T
Realisasi program PEN terdiri dari anggaran kesehatan sebesar Rp 7,36 triliun dari pagu Rp 87,55 triliun. Realisasi sektor ini terdiri dari insentif kesehatan pusat dan daerah Rp 1,86 triliun, santunan kematian tenaga kesehatan yang meninggal Rp 21,6 miliar, gugus tugas covid Rp 3,22 triliun, dan insentif bea masuk dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kesehatan Rp 2,26 triliun.
Sementara untuk perlindungan sosial, realisasinya mencapai Rp 93,18 triliun atau 49,7% dari pagu Rp 203,91 triliun. Ini terdiri dari PKH Rp 26,6 triliun, kartu sembako Rp 26,3 triliun, bantuan sembako Jabodetabek Rp 3,4 triliun, bantuan tunai non-Jabodetabek Rp 18,6 triliun, kartu prakerja Rp 5,3 triliun, diskon listrik Rp 3,5 triliun, dan BLT dana desa Rp 9,6 triliun.
Untuk sektoral Kementerian Lembaga atau K/L dan Pemerintah Daerah baru mencapai Rp 12,4 triliun dari pagu sebesar Rp 106,05 triliun. Program padat karya mencapai Rp 9,01 triliun, Dana Insentif Daerah Pemulihan Ekonomi sudah terbayarkan Rp 654,9 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik mencapai Rp 328,8 miliar, dan bantuan produktif sebesar Rp 2,4 triliun untuk satu juta usaha mikro.
Kemudian, realisasi program insentif usaha dalam bentuk perpajakan sebesar Rp 120,61 triliun baru terealisasi sebesar Rp 17,23 triliun. Rinciannya terdiri dari PPh 21 DTP Rp 1,35 triliun, PPh 22 impor Rp 3,36 triliun, pengurangan angsuran PPh 25 Rp 6,03 triliun, pengambilan pendahuluan PPN Rp 1,29 triliun, dan penurunan tarif PPh badan Rp 5,2 triliun.
Realisasi dukungan untuk UMKM tercatat Rp 44,63 triliun, atau 37,2% dari pagu Rp 123,47 triliun. Ini terdiri dari penempatan dana pemerintah di bank Rp 41,2 triliun, pembiayaan investasi LPDB Rp 1 triliun, PPh Final UMKM ditanggung pemerintah Rp 270 miliar, dan subsidi bunga UMKM Rp 2,16 triliun.
Untuk pembiayaan korporasi belum terealisasikan. Padahal, pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp 53,537 triliun untuk pos pembiayaaan ini.