Sri Mulyani Tambah 2 Kali Lipat Dana Pemulihan Ekonomi jadi Rp 627,9 T

instagram/@smindrawati
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tantangan Covid-19 masih sangat dinamis dan tidak pasti.
8/2/2021, 12.48 WIB

Sementara dukungan UMKM dan korporasi akan diberikan dalam bentuk subsidi bunga KUR dan non-KUR, penjaminan batas kerugian UMKM dan korporasi, imbal jasa penjaminan UMKM dan korporasi, pembebasan rekmin dan biaya abonemen listrik, program PEN lainnya, penempatan dana dan cadangan, serta penyertaan modal negara kepada BUMN yang menjalankan penugasan seperti Hutama Karya, Pelindo III, Kawasan Industri Wijaya, dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC).

Dukungan insentif usaha akan diberikan dalam bentuk Pajak Penghasilan 21 Ditanggung Pemerintah, pembebasan PPh 22 Impor, dan pengembalian pendahuluan PPN, PPh Final DTP UMKM. Selanjutnya, pengurangan angsuran PPh pasal 25, penurunan tarif PPh badan, PPN tidak dipungut untuk Kawasan Berikat atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor, serta insenti bea masuk.

Direktur Riset Center Of Reform on Economics Piter Abdullah Redjalam menuturkan bahwa anggaran PEN memang sudah diperkirakan cenderung meningkat dan dinamis. "Ini wajar di tengah pandemi," kata Piter kepada Katadata.co.id, Senin (8/2)/

Pemerintah sudah mengantisipasi kemungkinan kenaikan belanja dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Adapun kenaikan kebutuhan anggaran tidak mungkin ditutupi melalui penerimaan pajak karena dunia usaha sedang terpuruk.

Piter menilai, satu-satunya jalan menutupi kenaikan belanja adalah melebarkan defisit APBN. Dengan demikian, utang pemerintah pun akan bertambah. "Di tengah pandemi kenaikan utang nerupakan keniscayaan," kata dia.

Pemerintah menetapkan defisit APBN tahun anggaran 2021 mencapai 5,7% atau sebesar Rp1.006,4 triliun. Adapun pembiayaan melalui utang ditargetkan mencapai Rp 1.777,4 triliun.

Halaman:
Reporter: Agatha Olivia Victoria