Kemenkeu Buka Peluang Perpanjangan BLT Pekerja Gaji di Bawah Rp 5 Juta
Skema Bantuan Langsung Tunai untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta belum akan dilanjutkan untuk sementara ini. Namun, Kementerian Keuangan membuka peluang perpanjangan program bantuan tersebut.
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan, program BLT gaji belum diperpanjang karena masih ada perbaikan basis data. "Kami tidak mau ada penyimpangan sehingga ada yang tidak berhak menerima bantuan dan sebaliknya," ujar Yustinus dalam Webinar Diskusi Online “Manajemen Data dan Anggaran Penanganan Covid-19”, Rabu (10/2).
Pemberhentian sementara program tersebut, menurut dia, juga merupakan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut mengingat beberapa program bantuan yang terkena kasus korupsi merupakan program baru yang basis datanya belum rapi, seperti bansos.
Kendati demikian, ia mengatakan bahwa tak menutup kemungkinan program BLT Gaji akan diperpanjang. "Jika perbaikan data sudah selesai, program ini akan sangat mungkin diteruskan," kata dia.
Program Pemulihan Ekonomi Nasional, menurut dia, akan sangat dinamis mengikuti kondisi Covid-19 di Tanah Air. Insentif perpajakan misalnya, kini masuk dalam program PEN.
Perpanjangan insentif perpajakan dan beberapa tambahan program lain membuat alokasi anggaran PEN 2021 melonjak dua kali lipat dari Rp 372,28 triliun menjadi Rp 672,9 triliun. Angka tersebut bahkan lebih tinggi dari realisasi program tersebut pada tahun lalu Rp 579,78 triliun.
Peneliti Indonesia Corruption Watch Wana Alamsyah menilai, program BLT Gaji lebih efektif dibanding beberapa skema bantuan lainnya, seperti Program Kartu Prakerja. Ia menilai pemerintah lebih baik melanjutkan program tersebut dibandingkan kartuprakerja.
Berdasarkan temuannya, terdapat beberapa masalah yang menghantui program kartu Prakerja. Pertama, pemilihan platform digital yang tidak menggunakan mekanisme pengadaan barang dan jasa. "Terdapat kekosongan hukum terkait proses penunjukkan platform digital," ujar Wana dalam kesempatan yang sama.
Kekosongan hukum yang dimaksud, yakni proses pemilihan platform digital yang tidak dibuka secara umum dan adil. Platform digital yang mengetahui informasi diduga hanya yang memiliki relasi dekat dengan pemerintahan.
Kedua, terdapat dugaan konflik kepentingan dalam penunjukkan platform dihital dan kurasi lembaga pelatihan. "Saat kami periksa, dari 125 lembaga pelatihan di antaranya dimiliki oleh partai politik," kata dia.
Ketiga, terdapat joki pendaftaran Kartu Prakerja. Keempat, program tersebut dinilai tidak tepat sasaran.
Program Kartu Prakerja kembali masuk ke dalam PEN 2021 dengan alokasi dana Rp 20 triliun. Sementara, BLT Gaji tak masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun ini.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah belum dapat memastikan keberlanjutan program tersebut. “Sementara, memang di APBN 2021 bantuan subsidi upah tidak dialokasikan,” ujarnya, Sabtu (30/1).
Namun demikian, ia tak menutup kemungkinan anggaran untuk subsidi gaji akan dialokasikan. “Nanti dilihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya, " ujarnya saat menjawab pertanyaan wartawan usai dia menyaksikan penandatanganan MoU antara Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan Ditjen Binalattas dengan mitra, asosiasi/industri.