BI Tahan Suku Bunga 3,5% di Tengah Sinyal Percepatan Tapering Off Fed

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memperkirakan ekonomi domestik pada tahun ini tumbuh antara 3,5% hingga 4,3%.
Penulis: Abdul Azis Said
Editor: Agustiyanti
19/8/2021, 14.35 WIB

Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan atau BI 7days reverse repo rate sebesar 3,5%. Keputusan ini ditempuh BI untuk menjaga stabilitas pasar keuangan meski ekonomi membutuhkan dukungan di tengah ancaman perlambatan akibat penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM level 4.

"Rapat Dewan Gubernur pada 18-19 Agustus 2021 memutuskan untuk mempertahankan BI 7 days reverse repo rate sebesar 3,5%. Suku bunga deposit facility tetap 2,75% dan suku bunga lending facility tetap 4,25%," ujar Gubernur BI dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Gubernur, Kamis (22/7).

BI telah mempertahankan suku bunga acuannya sejak Februari 2021, setelah memangkas 1,5% sepanjang tahun lalu seperti terlihat dalam databoks di bawah ini. 

Perry mengatakan, keputusan ini sejalan dengan perlunya BI menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan di tengah ketidakpastian global, inflasi yang rendah, dan upaya mendukung pertumbuhan ekonomi. Nilai tukar rupiah hingga 18 Agustus 2021 melemah 2,24% dibandingkan posisi akhir tahun lalu atau year to date. Meski demikian, Perry menekankan, depresiasi rupiah masih relatif lebih rendah dibandingkan negara lain, seperti Filipina, Malaysia, dan Thailand. 

"BI akan terus berkomitmen menaga stabilitas rupiah sesuai fundamental dan mekanisme pasar," ujarnya. 

Inflasi juga tetap rendah pada akhir Juli sebesar 0,08% secara bulanan atau 1,52% secara tahunan. Berbagai komponen inflasi yang terjaga, menurut dia, menunjukkan terkendalinya inflasi antara lain karena terbatasnya prmintaan domestik. 

Sementara itu, perekonomian domestik diperkirakan masih akan melanjutkan momentum perbaikan. Ekonomi pada kuartal kedua tumbuh 7,07% secara tahunan dipengaruhi oleh ekspor yang kuat ditengah perbaikan konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah.

Halaman: