Lelang Tujuh Seri SUN Pekan Depan, Pemerintah Incar Utang Rp 31 T

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Direktur Surat Utang Negara pada Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kemenkeu Loto S. Ginting memperlihatkan informasi tentang Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR005 ketika peluncuran di Jakarta, Kamis (10/1/2019).
Penulis: Abdul Azis Said
Editor: Yuliawati
27/8/2021, 12.00 WIB

Pemerintah berencana kembali menambah utang melalui penerbitan surat utang negara (SUN) pekan depan. Lelang SUN memiliki target indikatif Rp 21 triliun hingga maksimal Rp 31,5 triliun.

"Pemerintah akan melakukan lelang Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang rupiah untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2021," bunyi keterangan resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Kamis (26/8).

Pemerintah akan menggelar lelang SUN pada Selasa (31/8) mulai pukul 09.00 WIB hingga 11.00 WIB. Adapun tanggal penetapannya dua hari setelahnya atau Kamis (2/9).

Lelang kali ini akan ada penawaran kembali atau reopening tujuh seri SUN, yang terdiri atas dua seri surat perbendaharaan negara (SPN) dan lima seri obligasi negara (ON). Dua seri SPN yang akan dirilis antara lain, SPN12211202 dengan tanggal jatuh tempo 2 Desember 2021 serta SPN12220527 jatuh tempo 27 Mei 2022. Kedua seri SPN dilepas dengan tingkat kupon diskonto.

Adapun lima seri obligasi negara yang dirilis ketentuannya sebagai berikut.
1. FR0090, tanggal jatuh tempo 15 April 2027 dengan kupon 5,125%
2. FR0091, tanggal jatuh tempo 15 April 2032 dengan kupon 6,372%
3. FR0088, tanggal jatuh tempo 15 Juni 2036 dengan kupon 6,250%
4. FR0092, tanggal jatuh tempo 15 Juni 2041 dengan kupon 7,125%
5. FR0089, tanggal jatuh tempo 15 Agustus 2051 dengan kupon 6,875%

Pemerintah menentukan alokasi pembelian non-kompetitif untuk seri SPN maksimal 50% dari yang dimenangkan. Sedangkan untuk seri obligasi negara maksimal 30% dari yang dimenangkan.

Seperti biasa, lelang akan dilakukan secara terbuka dengan Bank Indonesia sebagai penyelenggara lelang. Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian kompetitif akan membayar sesuai dengan yield yang diajukan. Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian non-kompetitif akan membayar sesuai yield rata-rata tertimbang.

Peserta lelang terdiri atas Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan dealer utama. Investor individu diperkenankan untuk ikut serta dalam lelang dengan melakukan penawaran melalui dealer utama.

Pemerintah menunjuk 20 dealer utama penerbitan SUN kali ini, terdiri atas 16 bank dan empat perusahaan sekuritas. Bank yang ikut serta antara lain, Citibank N.A., Deutsche Bank AG, bank HSBC Indonesia, bank BCA, bank Danamon Indonesia, bank Maybank Indonesia, bank Mandiri, bank BNI, bank OCBC NISP, bank Panin, bank BRI, bank Permata, bank CIMB Niaga, bank ANZ Indonesia, Standard Chartered Bank, dan JP Morgan Chase Bank N.A.

Adapun empat sekuritas yang ikut lelang antara lain, PT. Bahana Sekuritas, PT. BRI Danareksa Sekuritas, PT. Mandiri Sekuritas, PT. Trimegah Sekuritas Indonesia.

Sepanjang awal Agustus 2021, pemerintah menarik utang sebesar Rp 68,5 triliun melalui penerbitan SUN. Jumlah ini melalui mekanisme lelang terbuka sebesar Rp 64 triliun dan melalui private placement Rp 4,5 triliun .

Pada skema lelang terbuka, penerbitan SUN dilakukan pada 3 Agustus yang berhasil menarik utang Rp 34 triliun dari total penawaran yang masuk Rp 107,7 triliun. Pada lelang berikutnya 18 Agustus, jumlah utang yang dikumpulkan Rp 30 triliun dengan jumlah penawaran yang mulai berkurang yakni Rp 77,07 triliun. Adapun private placement dilakukan pada 20 Agustus.

Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah pada Juni 2021 sebesar Rp 6.554,56 triliun, naik Rp 136,4 triliun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar Rp 6.418,15 triliun. Sehingga rasio utang pemerintah Juni 2021 terhadap PDB tercatat 41,35%.

Surat berharga negara (SBN) masih mendominasi utang pemerintah yang proporsinya mencapai 87,14%. Utang tersebut terdiri atas SBN domestik yang sebesar Rp 4.430,87 triliun dan SBN valuta asing (Valas) Rp 1.280,92 triliun.



Pemerintah juga memiliki utang berupa pinjaman sebesar Rp 842,76 triliun. Pinjaman yang berasal dari luar negeri tercatat sebesar Rp 830,24 triliun. Sedangkan, pinjaman dari dalam negeri mencapai Rp 12,52 triliun.

Reporter: Abdul Azis Said