RI Jadi Presidensi G20 dan Gelar 150 Rapat, Sri Mulyani Minta Dukungan

Indonesia ditunjuk menjadi presidensi Konferensi Tingkat Tinggi grup 20 ekonomi terbesar dunia atau KTT G20 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan menggelar ratusan pertemuan tahun depan.

Oleh karena itu, ia meminta masyarakat mendukung KTT G20 2022. “Tentu bukan hanya untuk mengangkat nama Indonesia, namun juga di dalam membahas dan menyelesaikan masalah-masalah global yang relevan bagi kita maupun negara berkembang lain," kata Sri Mulyani saat konferensi pers ‘Menuju Presidensi G20 Indonesia 2022’, Selasa (14/9).

Sri Mulyani mengatakan, akan ada sekitar 150 pertemuan yang digelar setahun ke depan dalam rangka presidensi G20. Ini terdiri dari satu KTT untuk pimpinan negara G20, 17 rapat antar-menteri, 10 rapat deputi, dan lebih dari 100 agenda berupa working group, eminent group dan acara tambahan.

Akan ada 28 agenda khusus yang membahas keuangan. Beberapa di antaranya bakal dihadiri langsung oleh Sri Mulyani.

Pertemuan itu terdiri dari masing-masing enam pertemuan tingkat menteri dan deputi, 16 tingkat working group, dua eminent group, dan seminar internasional.

Berdasarkan bahan paparan, puluhan pertemuan itu akan digelar dalam medium yang berbeda yakni virtual, hybrid atau semi-virtual, dan pertemuan fisik. Tempatnya juga berbeda. Beberapa dilakukan di dalam negeri yakni Jakarta dan Bali. Sebagian di luar negeri yakni Washington DC dan Maroko.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia akan menjadi negara kelima di Asia yang dipercayai untuk menjadi presiden G20. Empat negara lain yang sudah pernah yakni Arab Saudi, Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan.

Dia menilai, penunjukkan Indonesia akan memberi sejumlah keuntungan terutama dari aspek ekonomi, pembangunan sosial dan politik. Terkait ekonomi, dampak langsung yang bisa dirasakan yakni peningkatan konsumsi domestik yang diprediksi Rp 1,7 triliun.

“Selain itu, penambahan produk domestik bruto (PDB) hingga Rp 7,47 triliun dan pelibatan tenaga kerja sekitar 33 ribu di berbagai sektor," kata Airlangga.

Airlangga membandingkan keuntungan itu dengan pertemuan anggota Bank Dunia dan Dana Moeneter Internasional (IMF) pada 2018. Nilai manfaat ekonomi presidensi G20 diperkirkaan 1,5 hingga dua kali lebih besar. Ini karena ada ratusan agenda yang akan digelar sejak 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022.

Pertemuan itu juga akan memberikan manfaat tidak langsung pada perekonomian. Menurutnya, dari berbagai pertemuan itu, pemerintah bisa memamerkan sejumlah keberhasilan dalam reformasi struktural perekonomian.

Beberapa terobosan seperti Undang-undang atau UU Cipta Kerja dan Sovereign Wealth Fund (SWF) rencananya dipamerkan kepada 19 anggota G20 lain sebagai bukti keberhasilan Indonesia. Airlangga menilai, ini akan mendorong kepercayaan investor global dan bukti percepatan pemulihan ekonomi Nusantara.