Kementerian Keuangan memperkirakan belanja negara tahun ini akan membengkak Rp 392,3 triliun seiring tambahan anggaran subsidi dan kompensasi energi. Namun, pendapatan negara juga diperkirakan bertambah lebih tinggi sehingga defisit tahun ini lebih rendah dibandingkan perkiraan awal.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan, belanja negara tahun ini akan mencapai Rp 3.106,4 triliun atau tumbuh 11,5% dari tahun lalu. Peningkatan pada belanja ini terutama pada belanja pemerintah pusat sebesar Rp 357,1 triliun. Belanja melalui transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) juga akan naik sebesar Rp 35,2 triliun.
Kenaikan pada belanja pemerintah pusat karena adanya belanja untuk subsidi dan kompensasi energi yang mencapai Rp 349,9 triliun. Pemerintah juga mempertebal anggaran untuk perlindungan sosial sebesar Rp 19,86 truliun, menambah alokasi untuk anggaran pendidikan Rp 23,9 triliun, serta melakukan alokasi belanja BUN ke K/L sebesar Rp 3 triliun.
"Selain menambah belanja subsidi, pemerintah melakukan beberapa langkah untuk menambah perlinsos sebesar Rp 18,6 triliun yang akan diberikan dalam bentuk BLT kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM)," kata Sri Mulyani dalam Rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Kamis (19/5).
Ia mengatakan, defisit anggaran tak serta merta naik meski belanja negara membengkak. Hal ini karena pendapatan negara lebih tinggi dari perkiraan awal sejalan dengan kenaikan harga komoditas global. Pendapatan negara diperkirakan bertambah Rp 420,1 triliun, yang berasal dari kenaikan penerimaan perpajakan Rp 274 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 146,1 triliun.
Kenaikan pendapatan negara ini akan digunakan untuk menutupi belanja negara, dan sisanya Rp 27,8 triliun dialokasikan untuk mengurangi defisit. nilai defisit APBN tahun ini diturunkan dari sebelumnya Rp 868 triliun menjadi Rp 840,2 triliun atau 4,5% dari PDB.
"Kalau seandainya tambahan pendapatan Rp 420 triliun mau semuanya dipakai untuk mengurangi defisit bisa, tapi belanja berarti tetap sama, subsidi tetap dan harga BBM dan listrik naik," kata Sri Mulyani.
Defisit yang mengecil berarti pembiayaan utang pemerintah juga akan turun. Penurunan ini juga untuk menjaga biaya utang yang naik tajam akibat inflasi dan suku bunga. Pembiayaan utang pemerintah akan diperkirakan turun Rp 29,9 triliun.
Kementerian Keuangan melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih mencatatkan surplus pada Maret 2022 sebesar Rp10,3 triliun atau 0,06% dari produk domestik bruto (PDB).