Sri Mulyani Soroti Pemda Salurkan Bansos Lebih Sedikit Ketimbang Pusat

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti, bantuan sosial (bansos) yang disalurkan oleh pemerintah daerah (pemda) lebih sedikit dibandingkan pemerintah pusat (pempus). Total belanja bansos yang dikeluarkan oleh pempus lebih dari Rp 400 triliun setiap tahun selama pandemi corona.

Ia menjelaskan, sesuai sistem otonomi dan desentralisasi, seharusnya fungsi sejumlah belanja harus didelegasikan ke daerah. Oleh karena itu, masyarakat seharusnya dilindungi oleh pemda.

"Rakyat itu di daerah, tidak ada rakyat itu di pusat. Tetapi, belanja pempus untuk tiga fungsi melindungi rakyat yakni pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial itu luar biasa besar," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI, Selasa (7/6).

Pempus menggelontorkan belanja untuk perlindungan sosial lebih dari Rp 400 triliun. Tahun ini, belanja perlindungan sosial Rp 431,5 triliun atau lebih rendah dari tahun lalu Rp 469,4 triliun dan Rp 498 triliun pada 2020.

Nilai belanja bansos di pusat tersebut jauh lebih besar dibandingkan pemda.

Tahun depan, pempus juga kembali menargetkan belanja perlindungan sosial Rp 432,2 triliun - Rp 441,3 triliun. "Belanja sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berapa coba? Hanya Rp 11 triliun," kata dia.

Sedangkan belanja daerah Rp 1.122,6 triliun tahun ini. Realisasinya Rp 175,86 triliun atau 15,66% dari pagu per April.

Belanja perlindungan sosial di daerah selama empat bulan pertama tahun ini Rp 1,72 triliun. Realisasi ini susut 39,3% dibandingkan tahun lalu, yakni hampir Rp 3 triliun.

Belanja kesehatan di daerah juga turun 7,8% menjadi Rp 25,92 triliun per April.

Sedangkan belanja ekonomi naik 2,1% menjadi Rp 11,15 triliun. Begitu pun belanja pegawai tumbuh 1% menjadi Rp 91,1 triliun.

Sri Mulyani menyampaikan, APBN berperan besar, terutama untuk belanja berbagai kebutuhan kesehatan selama dua tahun pandemi Covid-19. APBN juga berperan dalam mendorong sektor pendidikan.