Sri Mulyani Gelontorkan Rp 139 T untuk Bayar Pensiun PNS Tahun Lalu

ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/nz.
Sejumlah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mengambil Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS) formasi tahun 2019 saat proses penyerahan di halaman kantor Bupati Aceh Barat, Aceh, Selasa (29/12/2020).
Penulis: Abdul Azis Said
Editor: Happy Fajrian
25/8/2022, 09.49 WIB

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan belanja pemerintah untuk pembayaran manfaat pensiun dan jaminan sosial pegawai negeri sipil (PNS) pada tahun lalu mencapai Rp 139,1 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali menyinggung soal risiko dari skema pensiunan PNS saat ini yang membebani keuangan negara dalam jangka panjang dan memerlukan perombakan.

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2021 yang sudah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), belanja untuk pembayaran pensiun PNS tahun lalu menyedot 36% dari total belanja pegawai

Baca Juga

BPK juga mencatat pemerintah memiliki kewajiban panjang program pensiun PNS pada akhir tahun lalu posisinya Rp 2.929 triliun. Adapun kewajiban tersebut terdiri atas PNS pusat Rp 935 triliun untuk 3,3 juta peserta dan PNS daerah Rp 1.994 triliun untuk 4,8 juta peserta.

Adapun skema pensiunan PNS saat ini pay as you go. Iuran dibayarkan PNS sebesar 4,75% dari gaji pokok PNS yang kemudian disimpan di PT Taspen untuk ASN sementara TNI dan Polri di PT Asabri. Namun APBN juga ikut serta dalam pembayaran iuran tersebut.

Sementara untuk skema pembayaran manfaatnya secara bulanan yakni 75% dari gaji pokok terakhir yang semuanya dibayarkan dari APBN.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mendorong agar skema pensiunan ini diubah karena dinilai tidak simetris. Skema ini beresiko memberi tambahan beban bagi APBN dalam jangka panjang.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Reporter: Abdul Azis Said