Utang Jangka Pendek Pemerintah Rp490 T, Porsinya Kecil dan Terjaga
Kementerian Keuangan menilai utang pemerintah bertenor pendek kurang dari setahun mencapai 6,8-6,9% dari total atau setara Rp 487-494 triliun. Pemerintah mencatat total utang hingga akhir Juli sebesar Rp 7.163 triliun.
"Utang jatuh tempo di bawah satu tahun itu kisarannya hanya 6,8%—6,9% dari seluruh total. Jadi itu sangat terjaga," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Luky Alfirman dalam rapat Panja Badan Anggaran DPR RI, Senin (12/9).
Luky menyebut rata-rata utang Indonesia jatuh tempo dalam 8,7 tahun. Posisi ini, menurutnya, juga masih sangat aman. Ia menyebut pemerintah memperhatikan dari sisi risiko sebelum menerbitkan utang baru. Dalam kondisi luar biasa seperti selama dua tahun pandemi, pemerintah bekerja sama dengan bank sentral untuk penerbitan utang dengan biaya murah.
"Kalau kami dapat murah, bisa saja mengambil yang tenor pendek, tetapi itu sangat berisiko, itu yang kami kelola," kata Luky.
Upaya pengendalian risiko utang juga dilakukan melalui peningkatan porsi utang domestik. Menurut Luky, rasio utang berupa valuta asing (valas) saat ini tersisa 30% dari posisi lima tahun lalu yang masih di atas 40%.
Ia mengatakan, upaya lain pemerintah mengelola utang tetap aman adalah dengan mendorong semakin banyak investor domestik dalam struktur utang pemerintah. Luky menyebut, pihaknya akan mendorong semakin banyak surat berharga negara (SBN) ritel yang diterbitkan, seperti seri obligasi ritel indonesia (ORI), sukuk ritel (SR), dan sukuk tabungan (ST).
"Dalam hukum ekonomi, kalau suplainya (penerbitan SBN valas) menerbitkan sedikit, harganya dan yieldnya dapat ditekan," kata Luky.
Kementerian Keuangan mencatat, utang pemerintah berada di angka Rp 7.163,12 triliun pada akhir Juli. Angka tersebut naik dibandingkan dengan posisi utang pada akhir Juni 2022 yang sebesar Rp 7.123,62 triliun. Sementara itu, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 37,91%, atau turun dari 39,56% pada akhir Juni 2022.
Utang pemerintah didominasi oleh instrumen SBN dengan kontribusi mencapai 88,50%. Hingga akhir Juli 2022, posisi SBN sebesar Rp6.339,64 triliun. Ini terdiri atas SBN Domestik Rp5.033,99 triliun, sementara SBN Valas tercatat sebesar Rp1.305,65 triliun.
Selain itu, ada juga utang berupa pinjaman yang kontribusinya sebesar Rp 823,48 triliun atau 11,5% dari total utang pemerintah pada Juli 2022. Rinciannya, pinjaman dalam negeri sebanyak Rp 15,65 triliun dan pinjaman luar negeri Rp807,82 triliun.