Sri Mulyani Akan Berikan Lahan Sitaan BLBI Rp 1,9 T ke Hutama Karya
Kementerian Keuangan meminta restu Komisi XI untuk menyerahkan 37,5 hektar lahan sitaan terkait utang BLBI kepada PT Hutama Karya (HK). Aset tersebut saat ini tercatat sebagai barang milik negara (BMN) alias aset negara yang akan diberikan melalui skema penyertaan modal negara (PMN).
"Dalam bentuk tanah aset properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), optimalisasi pemanfaatan BMN ini untuk memberikan tambahan pendapatan untuk pendanaan penugasan jalan tol trans Sumatera," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (22/9).
Adapun aset tersebut tercatat sebagai BMN kelolaan Kementerian Keuangan dari hasil penyitaan aset BLBI yang dulu penyelesiannya dilakukan oleh BPPN. BPPN merupakan lembaga yang dulu ditugasi menagih utang BLBI dari bank-bank yang dapat bailout saat krisis keuangan pada akhir tahun 90-an. Namun, lembaga ini dibubarkan pada awal 2004.
Lokasi dari aset-aset yang akan diberikan ke Hutama Karya berada di dua daerah, yakni Karawaci, Tangerang seluas 2,5 hektar dan sisanya di Plaju, Palembang. Namun, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan yang juga Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban tidak menjelaskan identitas pengemplang yang menjadi pemilik kedua aset tersebut.
"Total Rp 1,9 triliun, porsi terbesarnya itu yang di Karawaci karena harganya memang tinggi," kata Dirjen Kekayaan Negara yang juga Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban saat ditemui di Kompleks Parlemen, Kamis (22/9).
Rio menyebut, pemberian aset tersebut untuk mengoptimalkan aset properti eks BPPN yang idle menjadi produktif. Ini sekaligus mengurangi beban pemeliharaan. Selain itu, penyerahan aset ini diharap memberi kontribusi fiskal dan pajak ke pemerintah.
Bagi perusahaan, PMN berupa aset negara itu bisa meningkatkan kemampuan keuangan dan kapasitas usaha perusahaan. "Ini membantu struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahan," kata Rio.
Hutama Karya sebelumnya juga telah mendapat PMN tunai sebesar Rp 23,8 triliun pada tahun ini. Kemenkeu juga berencana memberi tambahan PMN tunai sebesar Rp 7,5 triliun bersamaan dengan rencana pemberian PMN non tunai dari aset BLBI.
Penambahan PMN kepada Hutama Karya itu bertujuan menyelesaikan konstruksi jalan Tol Trans Sumatera tahap pertama sepanjang 1.007 KM. Sebagian dari rencana tersebut telah selesai dan beroperasi, sementara sisanya yang masih tahap konstruksi selesai pada 2023.
Adapun urgensi pemberian PMN tambahan tersebut ada dua alasan. Pertama, terdapat ruas-ruas yang telah beroperasi secara penuh, namun kebutuhan pendanaan porsi ekuitas dari PMN belum terpenuhi secara keseluruhan. Kedua, progres pembangunan konstruksi pada ruas jalan tol trans Sumatera tahap I lebih tinggi dari progres ketersediaan pendanaan.