Mungkinkah RI Bebas Kemiskinan Ekstrem di Tengah Ancaman Resesi Dunia?

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/wsj.
Suasana permukiman dengan latar belakang gedung bertingkat di Muara Angke, Jakarta Utara, Senin (4/7/2022). Badan Pusat Statistik akan mendata jumlah penduduk miskin ekstrem sebagai acuan dalam program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang ditargetkan dapat tercapai pada tahun 2024.
Penulis: Abdul Azis Said
Editor: Agustiyanti
10/10/2022, 15.52 WIB

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) masih optimistis target Indonesia bebas kemiskinan ekstrem pada 2024 bisa tercapai di tengah ancaman resesi global. Optimisme muncul meski Bank Dunia melihat target pengentasan kemiskinan ekstrem global akan melambat akibat pelemahan ekonomi.

"Target 0% pada 2024 tidak akan pernah kami revisi. Kalau menargetkannya 0% ya kita kerjakan," kata Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas Pungky Sumadi saat ditemui di Hotel The Westin, Jakarta, Senin (10/10).

Pungky mengatakan, upaya pengentasan kemiskinan ekstrem kini akan diarahkan berdasarkan kewilayahan, tidak lagi secara sektoral. Pemerintah menetapkan tujuh provinsi prioritas untuk penurunan kemiskinan, yakni Papua, Papua Barat, Maluku, NTT, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Pemerintah juga meluncurkan program registrasi sosial ekonomi (regsosek) untuk menjadi basis data kependudukan di seluruh wilayah. Setiap pemerintah daerah nantinya akan memanfaatkan data Regsosek tersebut untuk mengidentifikasi penyebab kemiskinan ekstrem dan upaya yang bisa dimanfaatkan untuk mengurangi orang miskin ekstrem.

Baca Juga

"Pemda membaca data setelah dianalisis dari regsosek, kemudian dengan data monografi desa yang lebih akurat, itu mereka dapat melihat penyebab utamanya. Maka hal itu yg akan ditembak. Misalnya diketahui pariwisata berpotensi menciptakan tenaga kerja yang lebih baik, maka mereka masuk ke sektor itu," kata Pungky.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Reporter: Abdul Azis Said