Sri Mulyani Buka Suara Soal Anggaran Kemiskinan Habis untuk Rapat

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menyoroti daerah yang belum optimal mengendalikan kemiskinan tetapi anggarannya malah 'tersedot' untuk anggaran rapat hingga studi banding. Menteri Keuangan Sri Mulyani kemudian memberikan tanggapan soal itu.

Bendahara negara itu mengatakan belum berbicara khusus di internal pemerintah terkait persoalan tersebut. Namun, ia membantah bila anggaran khusus kemiskinan lewat berbagai program bantuan sosial justru tersedot untuk rapat dan studi banding pemerintah.

Sri Mulyani menyebut pemerintah mengalokasikan Rp 461 triliun anggaran perlindungan sosial (perlinsos) pada tahun lalu. Anggaran itu mengalir untuk membantu masyarakat miskin lewat berbagai program, seperti program keluarga harapan (PKH) dan kartu sembako.

"Itu sebagian besar adalah program yang langsung diterima oleh kelompok miskin, umpannya dalam bentuk PKH itu tidak ada seminar-seminar, wong sudah ada by name, by address, by account number," kata Sri Mulyani ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (31/1).

Selain bantuan tunai, pemerintah mengalokasikan sembako juga secara langsung berdasarkan data penerima.

Dia menyebut anggaran yang habis untuk kebutuhan rapat seperti disinggung KemenPAN RB kemungkinan berkaitan dengan alokasi belanja barang kementerian secara umum. Masalahnya, anggaran untuk rapat hingga perjalanan dinas para ASN masuk kategori belanja barang, tidak masuk dalam pos belanja khusus untuk kemiskinan seperti perlinsos.

Sri Mulyani menyinggung persoalan besarnya anggaran untuk rapat hingga perjalanan dinas para ASN memang sudah menjadi perhatian dari kabinet sebelumnya. "Itu sudah kami coba untuk terus diturunkan," ujarnya.

Sebelumnya, ramai pernyataan MenPAN RB Abdullah Azwar Anas yang menyinggung banyak anggaran untuk kemiskinan malah habis untuk rapat hingga studi banding.

"Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (KL), tapi tidak in line dengan target Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing," kata Anas pada Minggu (29/1).

Dalam keterangan terpisah, ia kemudian mengklarifikasi bahwa bukan berarti semua anggaran ratusan triliun itu habis untuk rapat saja. Menurtnya, ada beberapa instansi, terutama pemerintah daerah yang program pengentasan kemiskinannya belum optimal.

"Misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada, tapi bukan kurang-lebih Rp500 triliun habis untuk studi banding dan rapat," kata Anas dalam keterangannya.