Cerita Bos BI soal Hubungan Erat dengan Sri Mulyani Selama Pandemi
Otoritas fiskal dan moneter menunjukkan hubungan yang erat dalam menjaga perekonomian selama tiga tahun pandemi Covid-19. Salah satunya melalui kesediaan bank sentral memborong surat utang pemerintah atau burden sharing hingga lebih Rp 1.000 triliun. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyebut, langkah tersebut merupakan bentuk koordinasi yang erat dan tak banyak dilakukan negara lain saat musim pagebluk lalu.
"Ya, bank sentral independen, tetapi kami independen di bawah saling ketergantungan. Lihatlah di seluruh dunia, ASEAN khususnya Indonesia menunjukkan bahwa independensi bank sentral masih dalam koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter yang erat," kata Perry dalam Seminar Tingkat Tinggi ASEAN Matters: Epicentrum of Growth, Senin (6/3).
Ia mengaku rutin berdiskusi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait masalah ekonomi. Para petinggi otoritas fiskal dan moneter lainnya pun rutin mengkoordinasikan kebijakan kedua lembaga.
Koordinasi yang erat tersebut, menurut Perry, bertujuan untuk mendukung target masing-masing otoritas, misalnya bank sentral yang bertujuan menjaga inflasi dan nilai tukar sementara Kementerian Keuangan menjaga defisit fiskal dan alokasi pengeluaran pemerintah. Koordinasi tersebut diharap mendukung pemulihan ekonomi nasional.
"Untuk mendukung pemulihan ekonomi yang terkoordinasi, menghormati otoritas masing-masing tetapi secara kolektif menjaga stabilitas ekonomi makro dan mendukung pertumbuhan ekonomi," kata Perry.
Koordinasi yang erat antara otoritas moneter dan fiskal itu salah satunya lewat kerja sama burden sharing alias berbagi beban dengan bank sentral berperan sebagai standby buyer untuk obligasi pemerintah. BI telah memborong surat utang pemerintah lewat pasar perdana sebesar Rp 1.104 triliun selama tiga tahun pandemi.
Total pembelian SBN dalam rangka burden sharing tersebut sebesar Rp 473,4 triliun pada 2020. Jumlah ini terdiri atas Rp 75,86 dalam rangka SKB I dan Rp 397,56 untuk SKB II.
Total pembelian SBN menurun pada tahun-tahun berikutnya. Pada 2021, total pemberlian SBN mencapai Rp 358,3 triliun, terdiri atas Rp 143,3 triliun dalam rangka SKB I dan Rp 215 triliun dalam rangka SKB III. Sementara pada tahun lalu, total pembelian SBN mencapai Rp 273,11 triliun, terdiri atas Rp 49,1 triliun dalam rangka SKB I dan Rp 224 triliun lewat SKB III.
Adapun kerja sama burden saring tersebut tak akan dilanjut lagi tahun ini. Dana Moneter Internasional (IMF) dalam keteranganya awal tahun lalu merekomendasikan bank sentral segera mengurangi pembelian surat utang pemerintah di pasar primer pada akhir 2022.
Di luar kerja sama pembelian surat utang tersebut, hubungan bank sentral dengan pemerintah juga makin mesra lewat koordinasi di bawah payung tim pengendali inflais pusat (TPIP). Kerja sama tersebut bertujuan menjaga inflasi di dalam negeri tak melonjak tajam.