APBN Surplus Rp152 Triliun pada Semester I, Penerimaan Pajak Moncer
Kementerian Keuangan melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN pada semester pertama tahun ini surplus Rp 152,3 triliun. Penerimaan negara bahkan sudah melampaui separuh target, terutama ditopang pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP.
"Keseimbangan primer surplus Rp 368,2 triliun. Ini hasil positif yang sangat baik," tulis Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam unggahan di akun Instagramnya @smindrawati dikutip Selasa (4/7).
Surplus APBN selama enam bulan bulan beruntun ditopang penerimaan negara yang tumbuh kuat. Kementerian Keuangan sudah mengumpulkan pendapatan negara Rp 1.407,9 triliun atau setara dengan 57,2% dari target tahun ini. Pendapatan tersebut tumbuh 5,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Penerimaan pajak pada semester pertama 2023 tercatat Rp 970,2 triliun atau sebesar 56,5% dari target tahun ini. Hal itu terutama disumbangkan dari Pajak Penghasilan Badan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri yang masih tumbuh dua digit.
Sri Mulyani menyebut pemulihan ekonomi yang masih kuat menjadi alasan penerimaan pajak tahun ini tetap moncer.
Hasil gemilang juga terjadi pada PNBP. Kemenkeu sudah mengumpulkan Rp 302,1 triliun PNBP atau 68,5% dari target. Nilainya naik 5,5% dibandingkan tahun lalu terutama karena pertumbuhan yang masih kuat dari PNBP non migas dan setoran dividen BUMN.
"Namun pelemahan harga komoditas diwaspadai," kata Sri Mulyani.
Sementara, penerimaan dari kepabeanan dan cukai tercatat Rp 135,4 triliun, turun 18,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi ini belum mencapai separuh dari target penerimaan tahun ini.
Belanja Negara Tertahan
Belanja negara relatif tertahan dengan pertumbuhan hanya 0,9% dari tahun lalu. Pemerintah sudah membelanjakan Rp 1.254,7 triliun sepanjang enam bulan terakhir atau 41% dari pagu tahun ini.
Belanja negara dilakukan melalui dua saluran, belanja pemerintah pusat dan belanja ke daerah melalui transfer ke daerah atau TKD. Belanja pemerintah pusat sebesar Rp 891,6 triliun, tumbuh 1,6% serta mencapai 40% dari pagu.
Sri Mulyani menyebut lebih separuh dari belanja tersebut dinikmati langsung masyarakat dalam bentuk Bansos-Subsidi listrik, BBM, LPG 3 kg dan pupuk, beasiswa anak-anak tak mampu, premi BPJS kesehatan bagi masyarakat miskin.
"Selain itu untuk belanja prioritas nasional termasuk persiapan Pemilu, belanja alutsista, pembangunan infrastruktur dan IKN," kata Sri Mulyani.
Belanja TKD tercatat sebesar Rp 363,1 triliun atau 45% dari pagu. Dana itu dipakai untuk mendukung Pemda dalam pelayanan masyarakat seperti belanja pendidikan dan kesehatan, pembangunan empat daerah otonom baru Papua.
APBN juga memberikan Insentif Fiskal untuk 62 Daerah Tertinggal dan penurunan inflasi daerah. Dana ke daerah ini juga dipakai memberantas kemiskinan ekstrim dengan Dana Desa difokuskan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem dan perbaikan tata kelola di desa.
Pendapatan negara juga naik pada bulan sebelumnya. Berikut realisasi pendapatan negara Indonesia Mei 2023, seperti tertera dalam grafik.