Jokowi dan Sri Mulyani Kompak Yakin Rupiah Lemah Tak Ganggu Ekonomi RI
Pejabat pemerintah, mulai dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) meyakini pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) tak signifikan mengganggu perekonomian Indonesia.
Presiden Jokowi mengatakan kurs rupiah terhadap dolar AS yang sempat terdepresiasi nyaris ke level psikologis 16.000 pada Senin (23/10) tidak mengganggu sektor riil dan keuangan dalam negeri.
Kepala Negaara menilai Indonesia patut bersyukur karena pertumbuhan ekonomi masih di atas 5% di tengah kondisi perekonomian global yang melemah, salah satunya karena dolar AS yang terus menguat.
"Kemudian kalau dilihat persentase depresiasi mata uang Indonesia, juga masih aman. Aman untuk sektor riil untuk sektor keuangan, dan aman untuk inflasi," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada pembukaan Investor’s Daily Summit 2023 di Jakarta, Selasa (25/10).
Presiden Jokowi juga sempat menerima laporan terkait perkembangan situasi perekonomian terkini dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Dalam laporan tersebut, selain kurs rupiah yang masih terkendali untuk sektor riil dan keuangan, pertumbuhan kredit perbankan juga masih pada level 8,69%.
"Kemarin saya bertemu dengan Pak Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saya tanya pertumbuhan kredit di angka berapa? Menurut saya masih tumbuh di angka yang cukup baik," kata Jokowi.
Jokowi menilai masalah perekonomian semua negara semakin rumit karena kebijakan suku bunga AS di level tinggi dalam jangka waktu panjang.
Kebijakan tersebut membuat banyak investor menarik modal asingnya ke Amerika Serikat, sehingga membuat indeks dolar AS menguat secara global.
Dalam kesempatan berbeda, Sri Mulyani mengatakan pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS hingga saat ini belum signifikan berdampak pada belanja subsidi energi di anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
"Sampai hari ini belum melihat itu sebagai hal yang signifikan," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti dikutip Antara, Senin (25/10).
Perempuan yang menjabat Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ini mengatakan pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi geopolitik dan keamanan di Timur Tengah. Ini mengingat kawasan tersebut merupakan konsentrasi produksi komoditas energi yang mempengaruhi rantai pasok dan harga di tingkat global.
Pemerintah, kata Sri Mulyani, juga terus memantau potensi-potensi diperlukannya penyesuaian terhadap pagu belanja di APBN yang dipicu situasi ekonomi global saat ini.
"Makro semua akan kami terus pantau karena semua bergerak. Harga minyak, nilai tukar, suku bunga, kami akan lihat bagaimana penyesuaiannya terhadap APBN," kata Sri Mulyani.
Dalam beberapa waktu terakhir, kurs rupiah menunjukkan pelemahan, menyusul semakin menguatnya mata uang greenback dolar AS setelah pelaku pasar mengantisipasi potensi suku bunga tinggi dan menguatnya perekonomian di AS.
Jika kurs dolar AS terus menguat, maka dikhawatirkan berdampak pada kenaikan belanja subsidi energi seperti bahan bakar minyak (BBM), gas, dan listrik di APBN.
Pada penutupan perdagangan pada Senin ini, dolar AS terus menunjukkan penguatan. Kurs rupiah ditutup melemah sebesar 61 poin atau 0,38% menjadi 15.994, atau nyaris ke level psikologis 16.000.
Kepala Badan Kebijakan Kementerian Keuangan Fiskal Febrio Kacaribu menilai posisi rupiah masih lebih baik dibandingkan banyak negara lainnya. Rupiah sepanjang tahun ini juga sebenarnya hanya melemah di kisaran 1% terhadap dolar AS.
"Jadi, walaupun rupiah terdepresiasi ke Rp 15.800 per hari ini, Selasa (24/10), itu depresiasinya hanya sekitar 1%. Banyak negara lain yang mata uangnya sudah terdepresiasi 8%-10%," kata Febrio di Hotel Mandarin Oriental, Selasa (24/10).
Febrio mengatakan pemerintah terus berkominkasi erat dan berkoordinasi dengan BI untuk menjaga dampak pelemahan rupiah tersebut.