Hingga Oktober 2023, Anggaran IKN Baru Cair Rp 13 Triliun

ANTARA/HO-PLN Kaltimra
Pekerja di proyek GIS 4 IKN di dekat Kawasan Induk Pusat Pemerintahan (KIPP). Pada akhir November 2023 ini, GIS 4 sudah selesai 50%.
Penulis: Zahwa Madjid
Editor: Ferrika Lukmana Sari
27/11/2023, 14.29 WIB

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara senilai Rp 29,3 triliun pada tahun ini. Namun hingga Oktober 2023, baru cair sebesar Rp 13 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta merinci anggaran Rp 29,3 triliun tersebut terdiri dari Rp 26,3 triliun untuk infrastruktur dan Rp 3 triliun untuk non infrastruktur.

Namun pencairan anggaran tersebut masih lamban. Isa beralasan, lambannya pencairan anggaran tersebut karena pembayaran proyek - proyek infrastruktur lebih banyak dilakukan pada akhir tahun.

“Dari total Rp 29,3 triliun, pembayaran yang sudah dilakukan adalah Rp 13 triliun. Nah, ini biasanya [proyek] infrastruktur akan banyak pembayaran di akhir tahun,” kata Isa dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (24/11).

Anggaran infrastruktur tersebut digunakan untuk pembangunan istana negara, kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), kawasan permukiman untuk ASN, pembangunan jalan tol IKN, serta duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang.

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Bendungan Sepaku Semoi serta penanganan banjir Sepaku dan pengendan banjir DAS Sungai Sanggai, Pamaluan, Saluang, dan Tengin.

Sebagai informasi, total alokasi anggaran IKN pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 hingga 2024 adalah Rp 75,5 triliun. Terdiri dari realisasi 2022 sebesar Rp 5,5 triliun, alokasi APBN 2023 mencapai Rp 29,4 triliun dan alokasi Rancangan APBN (RAPBN) 2024 adalah Rp 40,6 triliun.

Di sisi lain, realisasi belanja negara mencapai 73,20% terhadap pagu hingga Oktober 2023. Terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.572,23 triliun, 69,99% terhadap pagu atau terkontraksi 5,94% yoy.

Jika dirinci realisasi tersebut terdiri atas belanja kementerian atau lembaga (K/L) Rp 768,67 triliun, 76,80% terhadap pagu atau naik 1,93% yoy. Kemudian realisasi belanja non-K/L senilai Rp 803,55 triliun, 64,51% terhadap pagu atau turun 12,40% yoy.

Reporter: Zahwa Madjid