Viral Pesan Sri Mulyani: Pilihan Pemilu Boleh Beda, Tapi Baca Data

Menjelang Pemilu 2024, video sambutan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada tahun lalu menjadi viral di media sosial di tengah hangatnya suhu politik jelang Pemilu 2024 mendatang.

Saat itu, Sri Mulyani sedang memberikan sambutan dalam acara bertajuk Indonesia Data and Economic Conference Katadata 2023 di Hotel Kempinsky, Jakarta, Kamis, 20 Juli 2023. 

Video ini bermula dari postingan akun X @Yurissa_Samosir pada Kamis (10/1), lalu ramai diperbincangkan netizen sampai ditonton 1,4 juta kali. Yurissa menulis keterangan video; Pesan dari Ibu Sri Mulyani: Jangan Pilih Pemimpin yang emosional dan Tidak Mau Baca data.

Dalam video tersebut, salah satu media online mengaitkan pernyataan Sri Mulyani untuk jangan memilih pemimpin emosional dengan pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo dalam Debat Capres Ketiga di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1). Dalam debat tersebut, Prabowo mengungkapkan, bahwa usulan anggaran Kemenhan banyak ditolak Sri Mulyani, terutama pada masa pandemi Covid-19.

Namun pernyataan Yurissa maupun media online tersebut tidak tepat, karena pada video asli yang diunggah Katadata, Sri Mulyani tidak mengatakan pemimpin emosional, tapi bagaimana cara memilih pemimpin yang tepat dengan menggunakan data. 

Selain itu, video sambutan Sri Mulyani tersebut juga tidak terkait dengan sosok maupun pernyataan Prabowo dalam Debat Capres Ketiga pada awal Januari 2024.  Sri Mulyani justru diundang menjadi narasumber Katadata untuk membahas terkait perjalanan panjang Indonesia dalam melewati pelbagai krisis ekonomi, dan tantangan pembangunan di masa mendatang. 

Pemilu Boleh Beda, Tapi Baca Data

Dalam sambutannya, Bendahara negara ini justru menyebut bahwa negara yang mau membaca data, itu biasanya rasionalitasnya menjadi terlatih. Selain itu, dengan membaca data maka emosinya lebih bisa dikelola.

Pernyataan Sri Mulyani tak hanya untuk negara tetapi juga perorangan. Menurutnya, orang yang tak bisa membaca data maka akan mudah terprovokasi sehingga akan mudah terpancing emosinya.

“Orang yang tak bisa baca data mudah sekali diprovokasi. Dikasih sedikit, dikilik-kilik emosi. Mengilik emosi itu gampang banget. Entah karena sentimen suku, agama, ras, nasionalisme dan ketidakadilan. Itu very easy to provoke,” ujar Sri Mulyani pada Juli tahun lalu. 

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga berpesan untuk menggunakan data, dalam memilih pemimpin Indonesia. Meski berbeda-beda pilihan, dirinya meminta agar masyarakat memilih secara rasional.

"Jadi, saya katakan menjelang Pemilu, Anda boleh berbeda pilihan siapa saja yang Anda pilih, that's really your hak sebagai warga negara. Tapi gunakan secara rasional. Baca data, baca statement, lihat dan pilih. Path mana, Indonesia mau ke depan," ujar Sri Mulyani.

Usulan Anggaran Kemenhan Banyak Ditolak Menkeu

Diketahui sebelumnya, Prabowo sempat menyinggung Sri Mulyani karena banyak menolak usulan anggaran Kemenhan. Salah satu alasannya karena mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19. Hal itu disampaikan oleh Prabowo dalam Debat Capres Ketiga pada Minggu (7/1) di Istora Senayan, Jakarta.

Staf Khusus Sri Mulyani, Yustinus Prastowo kemudian menjelaskan, bahwa saat masa pandemi covid-19, dibutuhkan respon kebijakan yang baik serta penanganan dengan segenap daya upaya, untuk dapat mengatasi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi Indonesia.

"Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah dan didukung DPR adalah APBN diprioritaskan pada penanganan dampak pandemi covid-19, antara lain melalui kebijakan refocusing anggaran," kata Yustinus kepada Katadata.co.id, Selasa (10/1).

Kebijakan ini melalui keputusan sidang kabinet dan ditindaklanjuti dengan berbagai koordinasi, penyesuaian atau refocusing anggaran yang dilakukan pada masa pandemi covid-19. Kebijakan ini berlaku untuk semua kementerian dan lembaga (K/L) melalui penyusunan prioritas ulang belanja oleh K/L, demi menangani dampak pandemi covid-19.

Selain itu, refocusing kegiatan dan anggaran juga ditetapkan serta diputuskan oleh masing-masing kementerian terhadap kegiatan yang bisa untuk ditunda. Sebab, kementerian terkait lebih memahami kegiatan yang paling mendesak, prioritas dan dapat ditunda karena pandemi.

"Refocusing dilakukan KL dengan memblokir anggaran dari kegiatan yang diusulkan untuk ditunda oleh KL. Kegiatan dan anggaran yang dilakukan pemblokiran ini dapat dilakukan relaksasi (buka blokir) sesuai prioritas dan kondisi anggaran," kata Yustinus.

Tak hanya itu, Yustinus bilang, pelaksanaan anggaran oleh kementerian atau lembaga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian diaudit oleh BPK dan dipertanggungjawabkan kepada DPR.

"Kita bersyukur, berkat kerja sama, sinergi, dan dukungan seluruh pihak, Indonesia dapat menangani pandemi dengan baik dan termasuk negara yang dapat kembali pulih lebih cepat dan kuat," ujarnya.