Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi pesan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan hati-hati, karena anggaran ini akan digunakan oleh kabinet mendatang.
"Pesannya adalah APBN tetap dijaga secara hati-hati, karena ini adalah instrumen yang sangat-sangat penting bagi pemerintahan siapa saja, ke depan juga," kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/6).
Selain itu, dia juga berpesan agar pemerintahan selanjutnya menjaga defisit APBN di level 3%, serta mengelola rasio utang terhadap PDB dengan bijak, sehingga bisa menjadi fondasi bagi stabilitas pemerintahan ke depan.
Untuk saat ini, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan tim Prabowo, agar pemerintahan selanjutnya bisa melihat seluruh aspek APBN, yang dikelola transparan, akuntabel dan penuh kehati-hatian.
Sementara terkait program-program baru, Sri Mulyani juga terus berkoordinasi untuk mendapatkan gambaran mengenai kebutuhan anggaran maupun mekanisme pelaksanaan program-program tersebut.
Menurut Sri Mulyani, kebutuhan anggaran kabinet mendatang termasuk program-programnya, akan dibahas secara terpisah dan dijelaskan oleh tim Prabowo untuk kebutuhan pemerintahan baru nantinya.
"Dari sisi RAPBN 2025, karena dibahas dan dilakukan persiapan sejak saat ini, maka perhitungan sudah dilakukan," ucapnya.
Turunkan Target Defisit
Pada kesempatan yang sama, Sri Mulyani juga berencana akan membahas penurunan target batas bawah defisit APBN 2025 dari sebelumnya 2,45% menjadi 2,29% terhadap PDB.
"Ini memberi range yang lebih lebar dan ini berarti akan mampu menjaga fiskal dengan prudent, hati-hati, dan sustainable, namun pada saat yang sama bisa mengakomodasi program yang dilaksanakan pemerintahan baru," kata dia.
Rentang defisit tersebut masih akan terus dibahas Kemenkeu dan Komisi XI DPR yang membidangi masalah keuangan. Bendahara Negara ini juga akan berkoordinasi dengan tim Prabowo.
Asumi Makro di 2025
Berdasarkan pembahasan RAPBN 2025 dengan DPR, Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah dan Komisi XI DPR telah menyepakati asumsi-asumsi makro seperti pertumbuhan ekonomi di rentang 5,1%–5,5% pada 2025.
Kemudian inflasi dipatok pada 1,5%–3,5% dengan nilai tukar Rp 15.300– Rp 15.900 per dolar AS, dan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tahun depan diperkirakan berada pada rentang 6,9%–7,2%.
Sementara, untuk harga minyak disepakati dengan Komisi VII DPR sebesar US$ 80-85, lifting minyak 600–605 ribu barel per hari, dan lifting gas 1.003 ribu sampai 1.047 ribu barel ekuivalen minyak per hari.
"Ini asumsi yang sudah dibahas, dan sampai hari ini pembahasan dengan Badan Anggaran DPR juga melihat secara lebih detail penerimaan negara, proyeksinya tahun depan, dan belanja negara, termasuk belanja negara yang mengakomodasi untuk pemerintahan baru 2025," kata dia.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menyampaikan defisit RAPBN 2025 dipatok sebesar 2,21%–2,8%. Angka tersebut menurutnya memberi rentang yang lebih lebar.
"Ini berarti kita akan mampu untuk tetap menjaga fiskal yang prudent, hati-hati dan tetap sustainable, namun pada saat yang sama bisa mengakomodasi program yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan baru 2025," ujarnya.