ESDM Gandeng BPS untuk Susun Data Penerima BBM Subsidi Agar Tepat Sasaran

ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/tom.
Mobil tangki memuat BBM keluar dari Integrated Terminal Ampenan di Mataram, NTB, Senin (23/9/2024). Pertamina Patra Niaga menambah stok hingga lima kali lipat konsumsi normal semua produk BBM untuk kebutuhan energi selama ajang MotoGP 2024 di Mandalika Lombok 27-29 September 2024, sementara untuk kebutuhan di Pulau Lombok disuplai dari Integrated Terminal Ampenan dengan total kapasitas sebesar 40.034 kilo liter untuk semua produk sedangkan kebutuhan avtur disuplai dari Terminal BBM Aviasi BIL dan Salahudin.
Penulis: Ferrika Lukmana Sari
1/11/2024, 17.12 WIB

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) guna menyiapkan data terkait formula distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi agar lebih tepat sasaran.

"Kan kalau wali data secara nasional kan BPS ya, kita akan gabung bersama dengan BPS," kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana ditemui di Jakarta, Jumat (1/11).

Setelah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ditunjuk oleh Presiden Prabowo sebagai Ketua Tim Khusus Subsidi pada Kamis (31/10), pihaknya saat ini sedang mendalami jenis BBM, dan kategori masyarakat yang sesuai dengan kriteria untuk mendapat subsidi. "Iya, itu yang sedang kita dalami," kata Dadan.

Dalam hal ini, ia memposisikan diri sebagai tim teknis yang memberikan opsi kebijakan yang bisa diambil. "Mau siapa yang akan dapat, siapa yang tidak dapat, itu kan wilayah-wilayahnya nanti ditentukan. Kami di sini di tim teknis, opsi-opsi saja yang akan kita lihat," kata dia.

Masih Mengkaji Formulai Subsidi BBM

Sebelumnya, Menteri Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah masih mengkaji formulasi subsidi BBM tepat sasaran bagi masyarakat, dengan salah satu opsi subsidi langsung. Bahli juga mendapat amanat oleh Prabowo sebagai Ketua Tim Khusus Subsidi demi mengoptimalkan dan mengakselerasi kajian tersebut.

Menurut Bahlil, Kebijakan subsidi yang tepat harus ditinjau secara cermat karena berpengaruh langsung pada masyarakat, karena pemerintah tidak ingin subsidi justru diberikan pada kelompok yang tidak berhak.

"Kita lagi hitung sekarang adalah tentang subsidi yang tepat sasaran. Data-datanya harus pas. Kita juga harus tahu siapa yang paling berhak untuk mendapatkan subsidi dan tidak. Saat ini semuanya masih dihitung. Jangan sampai subsidi jatuh kepada yang tidak berhak," kata Bahli.

Reporter: Antara