BPS: Berita BPS Terkini - Kabar BPS RI Hari ini

Drajad menyebut pertumbuhan ekonomi di sejumlah daerah melampaui 5% sehingga pemerintah optimistis target 6% bisa tercapai.

Garis kemiskinan BPS dan Bank Dunia menggunakan standar berbeda, seperti ukuran baju XL dari dua merek, karena tujuan dan metodologi pengukurannya tidak sama.

BPS mencatat pangsa ekspor karet, gula, dan teh Indonesia di pasar global anjlok dibandingkan 1927. BPS mendorong hilirisasi dan penguatan teknologi serta merek untuk meningkatkan nilai tambah.

Fenomena El Nino perlu menjadi perhatian karena berpotensi berdampak terhadap perubahan harga, terutama komoditas pangan.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, kenaikan harga daging ayam ras menjadi salah satu peristiwa penting yang memengaruhi indikator harga pada September 2026.

Artikel menjelaskan perbedaan mendasar antara data kemiskinan dan desil kesejahteraan, serta mengungkap dinamika di balik penurunan angka kemiskinan yang tampak sederhana.

BPS merilis KBJI 2026 untuk memperkaya data ketenagakerjaan dan memetakan kebutuhan tenaga kerja, kompetensi, hingga keterampilan masa depan.

BPS memperbarui Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) pada 2026 untuk menangkap perkembangan jenis pekerjaan baru di Indonesia.

BPS mengakui tingkat error klasifikasi desil DTSEN mencapai 23%, turun dari 37%. Kesalahan dipengaruhi metode, data tidak mutakhir, hingga kendala pemutakhiran di lapangan.

Anggota DPR dari fraksi Partai Nasdem Eva Stevany Rataba mengaku masuk desil 4 dan terdaftar sebagai penerima bansos.

Purbaya mengaku belum pernah berkoordinasi dengan BPS berkaitan dengan cara pengambilan data terkait desil.

BPS catat penurunan angka penduduk miskin Indonesia, namun kriteria statistik ini berbeda dengan syarat akses jaminan kesehatan yang jadi masalah utama di lapangan.

Bank Dunia mencatat penduduk miskin di Indonesia mencapai 64,2% dari total penduduk, berbeda dengan BPS yang hanya mencapai 8,07%. Mengapa demikian?

Perbaikan DTSEN ini dilakukan lantaran banyaknya ketidaksesuaian di lapangan mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat yang dipotret melalui desil.

BPS menegaskan desil merupakan pemeringkatan relatif kesejahteraan, bukan ukuran tunggal pendapatan, kekayaan, maupun kondisi ekonomi keluarga.