BPS: Berita BPS Terkini - Kabar BPS RI Hari ini

BPS merilis KBJI 2026 untuk memperkaya data ketenagakerjaan dan memetakan kebutuhan tenaga kerja, kompetensi, hingga keterampilan masa depan.

BPS memperbarui Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) pada 2026 untuk menangkap perkembangan jenis pekerjaan baru di Indonesia.

BPS mengakui tingkat error klasifikasi desil DTSEN mencapai 23%, turun dari 37%. Kesalahan dipengaruhi metode, data tidak mutakhir, hingga kendala pemutakhiran di lapangan.

Anggota DPR dari fraksi Partai Nasdem Eva Stevany Rataba mengaku masuk desil 4 dan terdaftar sebagai penerima bansos.

Purbaya mengaku belum pernah berkoordinasi dengan BPS berkaitan dengan cara pengambilan data terkait desil.

BPS catat penurunan angka penduduk miskin Indonesia, namun kriteria statistik ini berbeda dengan syarat akses jaminan kesehatan yang jadi masalah utama di lapangan.

Bank Dunia mencatat penduduk miskin di Indonesia mencapai 64,2% dari total penduduk, berbeda dengan BPS yang hanya mencapai 8,07%. Mengapa demikian?

Perbaikan DTSEN ini dilakukan lantaran banyaknya ketidaksesuaian di lapangan mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat yang dipotret melalui desil.

BPS menegaskan desil merupakan pemeringkatan relatif kesejahteraan, bukan ukuran tunggal pendapatan, kekayaan, maupun kondisi ekonomi keluarga.

BPS: desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan karakteristik sosial ekonomi, bukan ukuran absolut kemiskinan.

Pemerintah membuka peluang mengkaji ulang penentuan desil dalam DTSEN, menunggu hasil Sensus Ekonomi 2026 dari BPS sebagai landasan evaluasi.

BPS mencatat 9,34% rumah tangga masih menggunakan atap asbes, yang tidak masuk kriteria ketahanan bangunan untuk rumah layak huni.

BPS menyebut perbedaan cakupan survei yang lebih komprehensif menjadi alasan indeks Literasi Keuangan Syariah pada 2026 tercatat lebih rendah daripada tahun sebelumnya.

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 menunjukkan, indeks literasi keuangan nasional mencapai 69,57%, naik 2,93 poin persentase dibandingkan 2025 yang sebesar 66,64%.

BPS menegaskan Sensus Ekonomi 2026 tidak digunakan untuk pungutan pajak, melainkan untuk memperbarui data struktur ekonomi dan UMKM sebagai dasar kebijakan.