Program Makan Bergizi Gratis Jadi Modus Penipuan, BGN Minta Korban Lapor Polisi

Badan Gizi Nasional (BGN) meminta masyarakat yang menjadi korban penipuan terkait program makan bergizi gratis fiktif untuk segera melapor ke pihak berwajib. Saat ini, puluhan pelaku usaha katering di wilayah Jawa Timur dilaporkan tertipu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Modus yang mencatut nama Komando Distrik Militer (Kodim) 0809/Kediri ini murni penipuan," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan, dalam pernyataan tertulis pada Sabtu (28/12).

Lalu menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis masih dalam tahap uji coba. Ia menyesalkan kejadian penipuan yang menimpa sejumlah pelaku usaha katering tersebut.

“Program makan bergizi merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, bukan untuk dimanfaatkan oleh oknum jahat. Kami imbau para korban segera melapor ke polisi agar kasus ini dapat segera diusut,” kata Lalu.

Lalu juga menegaskan bahwa BGN akan memberikan dukungan penuh kepada aparat kepolisian dalam menangani kasus tersebut. Ia mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap modus penipuan serupa di masa mendatang.

“Program pemerintah selalu melalui prosedur resmi. Jika ada penawaran yang mencurigakan, silakan konfirmasi langsung ke instansi terkait. Jangan pernah menyerahkan uang tanpa kejelasan," kata Lalu.

Lalu menambahkan bahwa program yang memiliki alokasi anggaran hingga Rp 71 triliun ini akan segera diluncurkan. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat dan mencegah penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Kami percaya program ini akan memberikan manfaat nyata jika dilaksanakan dengan benar dan tepat sasaran,” ujarnya.

Uji Coba Makan Bergizi Gratis

BGN telah melaksanakan uji coba program makan bergizi gratis pada 26-28 Desember 2024. Uji coba ini dilakukan di 47 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di enam provinsi, yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Mayjen TNI (Purn) Dadang Hendrayuda, memastikan bahwa uji coba berjalan lancar.

“Kami memastikan seluruh proses distribusi makanan bergizi ini berjalan lancar, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar Dadang.

Puluhan Pengusaha Katering Tertipu

Puluhan pengusaha katering di Kediri, Jawa Timur, menjadi korban penipuan oleh seorang oknum yang menjanjikan mereka terlibat dalam program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo. 

Salah seorang korban, Diah, mengungkapkan bahwa awalnya ia ditawari oleh temannya untuk menyediakan 1.000 kotak makanan dalam program tersebut. Awalnya, tidak ada pembicaraan terkait pembayaran.

“Beberapa minggu kemudian, saya diminta membayar Rp 1 juta sebagai bentuk jaminan bahwa saya masuk ke kelompok mereka,” kata Diah di Kediri pada Minggu (29/12). Ia kemudian mengambil pesanan untuk 2.000 kotak dan menyerahkan uang sebesar Rp 2 juta kepada oknum berinisial M.

Belakangan, Diah mengetahui bahwa M diduga melakukan penipuan. Ia merasa cemas karena bukan hanya dirinya yang menjadi korban, melainkan banyak orang lainnya. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa uang yang dikumpulkan M dari para korban mencapai lebih dari Rp 70 juta.

Diah dan korban lainnya masih berharap uang tersebut akan dikembalikan pada akhir Desember 2024, sesuai kesepakatan bersama. Karena itu, mereka belum melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. “Uang Rp 2 juta itu sangat berarti bagi modal usaha katering kami,” ujar Diah.

Dalam menjalankan aksinya, M tidak menjelaskan secara rinci tujuan penggunaan uang tersebut. Ia hanya menyebut bahwa uang itu sebagai jaminan untuk menjadi bagian dari kelompoknya.

Diah juga mengaku tidak mengetahui bahwa M tidak terkait dengan kelompok masyarakat bernama Pokmas Manunggal Cipto Roso. Saat menyerahkan kuitansi tanda pembayaran, M tidak menyebut dirinya bagian dari Pokmas tersebut.

Dikeluarkan dari Pengurus Pokmas Manunggal

Penasihat Pokmas Manunggal Cipto Roso, Nuriko Pramega, menjelaskan bahwa M sebelumnya merupakan pengurus di Pokmas. Namun, karena tindakannya yang memanfaatkan kesempatan untuk melakukan penipuan, ia telah dikeluarkan dari kelompok tersebut.

“Pokmas tidak pernah memungut biaya, terutama kepada subkontraktor. Pungutan yang dilakukan adalah ulah oknum yang mencari keuntungan pribadi dengan menarik iuran jaminan dari pihak yang ingin bergabung,” kata Nuriko.

Nuriko menegaskan bahwa Pokmas tidak pernah mengirim perwakilan ke rumah-rumah atau mengklaim memenangkan tender dari TNI. “Kami tidak pernah menyatakan menang tender. Klaim tersebut dimanfaatkan oleh oknum untuk mencari subkontraktor yang dapat dijadikan korban,” ujarnya. 

Pokmas diketahui pernah melakukan uji coba program makan bergizi gratis di sejumlah sekolah di Kabupaten Kediri sebagai persiapan jika program tersebut resmi berjalan. Namun, tindakan oknum ini memberikan dampak negatif pada nama Pokmas karena dianggap terlibat.

Nuriko juga mengungkapkan bahwa Pokmas belum berencana melaporkan kasus ini ke polisi. Menurutnya, sudah ada komunikasi antara korban dan M, di mana M menyatakan kesediaannya untuk mengembalikan uang para korban. “Masih dalam penyelesaian internal karena ada itikad baik dari M.

Para korban juga telah meminta maaf kepada Pokmas karena salah paham bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh individu, bukan oleh kelompok. Nama oknum tersebut juga tercantum di kuitansi pembayaran,” kata Nuriko.