Kabar baik datang dari data-data Badan Pusat Statistik yang dirilis pada Kamis (6/2). Pertumbuhan kuartal ekonomi pada tiga bulan terakhir tahun lalu melampaui ekspektasi analis meski capaian sepanjang 2025 meleset dari target pemerintah. Angka pengangguran dan tingkat kemiskinan tercatat paling rendah sejak krisis 1998.
Namun hanya berselang beberapa jam setelah pengumuman BPS, Moody's memangkas outlook surat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif kendati mempertahankan peringkatnya di level Baa2. Alasannya bukan karena data-data terbaru BPS, tetapi lebih kepada tinjauan atas kebijakan pemerintah dan kondisi fiskal.
Lembaga pemeringkat utang ini menyoroti perubahan kebijakan yang sulit diprediksi dan kekhawatiran terhadap tata kelola pemerintah yang meningkat ketidakpastian. Moody's juga melihat risiko utama utang Indonesia berasal dari ketergantungan yang semakin besar pada belanja pemerintah, lemahnya basis penerimaan negara, serta ketidakjelasan tata kelola Danantara dan arah kebijakan fiskal. Semua itu dinilai berpotensi menekan kepercayaan investor.
Peringatan serupa juga datang dari sejawatnya, S&P Global Ratings. Meski mempertahankan outlook utang Indonesia stabil, lembaga rating ini memperingatkan peringkatkan utang Indonesia berpotensi turun jika kondisi fiskal semakin memburuk.
Kondisi fiskal Indonesia menjadi catatan kedua lembaga rating bergengsi ini. Kementerian Keuangan pada 8 Januari 2026 melaporkan defisit APBN 2025 mencapai Rp 695,1 triliun atau 2,92% dari PDB, mendekati ambang batas aman 3% terhadap PDB yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara.
Itu merupakan angka hitungan sementara. Sedangkan angka resminya baru terlihat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang dirilis pada Mei atau Juni.
Pada perhitungan rasio defisit APBN sebesar 2,92%, asumsi PDB atas dasar harga berlaku yang digunakan pemerintah adalah sekitar Rp 23.800 triliun. Asumsi PDB ini nyaris serupa dengan realisasi yang dicatatkan BPS pada Kamis (5/2) sebesar Rp 23.821 triliun.
Angka pasti realisasi PDB yang dirilis BPS menjadi sangat penting karena dapat memengaruhi hasil akhir rasio defisit APBN. Jika realisasi PDB atau pertumbuhan ekonomi jauh meleset dari target APBN, defisit fiskal bisa saja melewati batas aman yang diatur dalam UU.
Statistik Terlihat Solid: Konsumsi Terdongkrak
Kinerja 2025 memperlihatkan bagaimana kerja dari setahun penuh pemerintahan Prabowo-Gibran. Tiga data BPS, yakni pertumbuhan ekonomi, angka pengangguran, dan tingkat kemiskinan menunjukkan kondisi perbaikan.
Salah satu yang menarik dari data pertumbuhan ekonomi BPS adalah tren konsumsi rumah tangga yang meningkat dalam tiga bulan terakhir. Kondisi ini membuat kinerja ekonomi kuartal keempat mencatatkan pertumbuhan secara tahunan paling tinggi pada tahun lalu, yakni mencapai 5,39%.
BPS mencatat, konsumsi rumah tangga dan investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) memberikan kontribusi terbesar pada pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan terakhir tahun lalu. Konsumsi tumbuh 5,11% secara tahunan, sedangkan PMTB tumbuh 6,12%.
Kepala Ekonom BCA David Sumual mengaku tidak terkejut dengan data pertumbuhan ekonomi yang dirilis BPS kemarin. Data yang dimiliki BCA menunjukkan belanja konsumen di pengujung tahun lalu sangat kuat, baik pada kelompok masyarakat berpendapatan bawah maupun atas.
"Masyarakat berpendapatan bawah terbantu bansos, sedangkan kelompok atas itu karena hasil investasi sedang bagus. Obligasi dan pasar saham sedang bagus sehingga mereka merasa kaya dan belanja lebih besar," ujar David kepada Katadata.co.id.
Kinerja ekspor, menurut dia, juga tinggi karena banyak para pengusaha yang mengantisipasi kebijakan tarif Amerika Serikat. Namun, kinerja ini diperkirakan akan melemah pada kuartal pertama tahun ini.
Sementara itu, Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal keempat yang dirilis BPS melampaui analisis banyak ekonom. Namun, menurut dia, pertumbuhan konsumsi yang kuat memang tercermin dari transaksi online melalui e-retail dan marketplace dan penyaluran bantuan sosial tunai.
Ia juga mencatat, terjadinya konsumsi lembaga nirlaba yang melayani rumah tangga (NPISH) seiring meningkatnya aktivitasi berbagai organisasi sosial dalam penanggulangan bencana di Sumatera.
Namun, LPEM FEB Universitas Indonesia dalam riset yang laporan kuartal I 2026 menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 secara fundamental masih rapuh. Kinerja ekonomi tahun lalu lebih banyak terdorong oleh paket stimulus pemerintah dan faktor musiman pada akhir tahun.
Sebuah Anomali: Tingkat Pengangguran Turun di Tengah Ramai PHK
Data BPS juga menunjukkan dampak kinerja pertumbuhan ekonomi tahun lalu berdampak positif pada tingkat pengangguran. Jumlah orang menganggur di Indonesia pada November 2025 turun dari 7,47 juta orang pada Agustus 2024 menjadi 7,35 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada November 2025 turun menjadi 4,74%. Berdasarkan catatan Katadata.co.id, ini adalah angka terendah satu dekade terakhir, bahkan sejak krisis 1998.
BPS mencatat, jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada November 2025 mencapai 155,27 juta orang, naik 1,262 juta orang dibanding Agustus 2025. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 70,95%, naik sebesar 0,36 persen poin dibanding Agustus 2025.
Penduduk bekerja pada November 2025 tercatat sebanyak 147,91 juta orang, naik 1,371 juta orang dibandingkan Agustus 2025. BPS mengklasifikasikan penduduk bekerja dengan mereka yang melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh keuntungan minimal selama satu jam dalam seminggu terakhir.
Adapun lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbanyak adalah penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum yang mencapai 381 ribu orang.
Angka pengangguran yang rendah ini terjadi di tengah tingginya angka pemutusan hubungan kerja yang terekam dalam data Kementerian Ketenagakerjaan.
Ketimpangan Realitas di Balik Penurunan Kemiskinan
Secara statistik, angka kemiskinan juga menunjukkan perbaikan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin pada September 2025 turun menjadi 23,36 juta orang atau 8,25% dari total penduduk. Angka tersebut merupakan yang terendah dalam satu dekade terakhir, bahkan sejak krisis 1998 berdasarkan catatan Katadata.co.id.
Berdasarkan catatan BPS. penurunan kemiskinan terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Namun di tengah angka kemiskinan membaik tersebut, sebuah tragedi terjadi di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Seorang siswa sekolah dasar mengakhiri hidupnya, dengan dugaan awal terkait tekanan ekonomi keluarga.
Peristiwa ini mengguncang perhatian publik, pengingat bahwa penurunan kemiskinan secara agregat tidak selalu berarti hilangnya kerentanan di tingkat rumah tangga.
Istana Kepresidenan menyampaikan keprihatinan dan menilai kasus ini sebagai peristiwa yang seharusnya tidak terjadi. Evaluasi terhadap sistem pendataan dan penyaluran bantuan sosial pun dilakukan, menyusul temuan bahwa masih ada warga rentan yang belum tercatat sebagai penerima manfaat program pemerintah.
Aparat desa dinilai memegang peran penting dalam memastikan kondisi sosial ekonomi warganya terpantau dengan baik. Kasus di Ngada juga menyoroti dimensi kemiskinan yang tidak sepenuhnya tercermin dalam angka. Meskipun jumlah penduduk miskin menurun, tekanan ekonomi, keterbatasan akses bantuan, dan persoalan kesehatan mental dapat tetap dialami oleh keluarga yang berada di ambang kemiskinan.
Penurunan angka kemiskinan tetap merupakan capaian penting, tetapi peristiwa ini menunjukkan adanya jarak antara statistik dan realitas sosial. Tanpa sistem perlindungan yang mampu menjangkau kelompok rentan secara lebih presisi, perbaikan data makro berisiko tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi kehidupan di tingkat paling bawah.
Ambisi Tumbuh 6%: Program Andalan vs Tantangan Modal Asing
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa beberapa kali meyakini ekonomi Indonesia mampu tumbuh 6% pada tahun ini. Salah satunya berkat program unggulan, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, dorongan dari dalam negeri dinilai belum cukup untuk membawa ekonomi menembus 6%. Kepala Ekonom BCA David Sumual mengatakan stimulus fiskal dan pelonggaran moneter memiliki batas.
“Program MBG memang bagus untuk ekonomi, tetapi untuk tumbuh di atas 5,5% agak susah kalau hanya mengandalkan kebijakan moneter dan fiskal. Hanya aliran mdoal asing yang bisa mendorong ekonomi tumbuh 6%, kecuali ada booming komoditas,” ujarnya.
Menurut dia, arus investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI) menjadi kunci karena mampu menambah kapasitas produksi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat basis ekspor. Tanpa FDI, pertumbuhan berisiko stagnan di kisaran 5%–5,5%. Apalagi, ruang fiskal makin sempit dan likuiditas tidak bisa terus diperlonggar tanpa konsekuensi terhadap stabilitas.
David juga mengingatkan pentingnya membangun kembali kepercayaan investor portofolio sebagai pintu awal masuknya modal. Jika pasar keuangan domestik sulit menarik kepercayaan, pembiayaan akan semakin bergantung pada utang.
“Kalau confidence menurun, mereka tidak akan masuk. Ujungnya memengaruhi arus inflow dan persepsi iklim investasi,” katanya.
Sementara itu, LPEM FEB UI dalam proyeksi 2026 memperingatkan risiko perlambatan tetap membayangi, terutama jika stimulus pemerintah memudar dan tekanan fiskal meningkat. Tanpa reformasi struktural yang konsisten serta perbaikan iklim investasi, target 6% dinilai ambisius.
Pertumbuhan mungkin tetap terjaga, tetapi melompat lebih tinggi membutuhkan lebih dari sekadar dorongan belanja negara. Apalagi jika harus mengejar ambisi pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2028 demi lolos dari jebakan negara kelas menengah dan menjadi negara kaya sebelum populasi menua atau aging population.
