Perang Iran vs AS-Israel Berpotensi Kerek Harga Pangan Jika Berlarut-larut

Perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel diperkirakan dapat menimbulkan efek berganda pada inflasi di dalam negeri jika berlarut-larut. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Hendri Saparini memperkirakan, dampaknya juga berpotensi terasa hingga harga pangan. 

“Kita juga pengimpor pangan cukup besar. Jadi kalau perang semakin dalam dan lama, inflasi pangan di Indonesia akan ada tekanan lebih tinggi,” ujar Hendri dalam talkshow “Ramadan Tenang Harga Terkendali, Senin (2/3).

Meski demikian, ia memperkirakan tekanan harga dalam jangka pendek hingga Lebaran masih terbatas meski ada gejolak dari sisi nilai tukar rupiah. Pelaku usaha dinilai sudah melakukan stok barang sehingga kenaikan harga bisa tertahan. 

Namun, jika konflik berkepanjangan dan meluas, tekanan inflasi pangan berpotensi meningkat, terutama melalui jalur impor dan pelemahan nilai tukar. 

Adapun menilai inflasi pangan menjelang Ramadan 2026 saat ini relatif stabil jika dibandingkan tahun lalu. Adapun pada 2025, Indonesia justru mengalami deflasi. 

Dari sisi konsumsi, Hendri melihat daya beli masyarakat masih rapuh. Upah riil belum sepenuhnya pulih, sedangkan kebijakan fiskal seperti bansos di awal Ramadan belum tentu mampu mendorong konsumsi secara signifikan. 

Ia juga menyoroti fenomena pergeseran kelas menengah, di mana banyak yang turun menjadi calon kelas menengah. 

Saat ini, porsi konsumsi lebih besar justru berasal dari kelompok calon kelas menengah sekitar 44%, sedangkan kelas menengah sekitar 37%.

Jika inflasi pangan melonjak, dampaknya akan langsung terasa pada kelompok menengah ke bawah. Mereka cenderung memprioritaskan belanja kebutuhan pokok dan mengurangi konsumsi barang tahan lama. 

 “Kalau inflasi pangan naik, masyarakat terutama kelompok menengah bawah akan makan tabungan atau bahkan makan pinjaman,” ujarnya.

Fenomena “makan tabungan” dan “makan pinjaman” ini berpotensi mendorong peningkatan pembiayaan, baik melalui perbankan maupun lembaga non-bank yang menyediakan akses dana cepat.  

Karena itu, ia menilai otoritas moneter seperti Bank Indonesia perlu memperhitungkan ulang proyeksi inflasi dan pertumbuhan konsumsi, dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global yang berkembang.