Ekonom: Kenaikan BBM Nonsubsidi Minim Tekan Inflasi, Picu Peralihan ke Subsidi

Isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dalam waktu dekat dinilai tidak akan memberikan tekanan besar terhadap inflasi nasional. Namun, kebijakan ini tetap memiliki potensi dampak lanjutan, terutama terhadap konsumsi energi dan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, mengatakan kenaikan harga BBM nonsubsidi merupakan hal yang wajar karena mengikuti tren harga minyak mentah global.

“Efeknya terhadap inflasi relatif terbatas karena porsi konsumsi BBM nonsubsidi tidak sebesar BBM subsidi, serta bukan menjadi bahan bakar utama untuk transportasi umum maupun distribusi barang,” ujarnya kepada Katadata.co.id, Selasa (31/3).

Sebelumnya, berdasarkan tangkapan layar yang dilihat oleh Katadata.co.id, tertera logo Danantara dalam dokumen yang beredar di kalangan wartawan. Dokumen tersebut juga memuat perkiraan Harga Jual Eceran (HJE) BBM pada April, sebagai berikut:

• Pertamax: naik Rp 5.550 per liter dari Rp 12.300 menjadi Rp 17.850 per liter
• Pertamax Green: naik Rp 6.250 per liter dari Rp 12.900 menjadi Rp 19.150 per liter
• Pertamax Turbo: naik Rp 6.350 per liter dari Rp 13.100 menjadi Rp 19.450 per liter
• Dex: naik Rp 9.450 per liter dari Rp 14.500 menjadi Rp 23.950 per liter
• Dexlite: naik Rp 9.450 per liter dari Rp 14.200 menjadi Rp 23.650 per liter

Namun, informasi mengenai harga BBM yang terdapat dalam dokumen tersebut telah dibantah oleh Pertamina. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron menyatakan informasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Meski isu tersebut telah dibantah, Huda menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax tidak akan memicu lonjakan inflasi yang signifikan. Hal ini berbeda dengan BBM subsidi yang memiliki peran besar dalam rantai distribusi dan konsumsi masyarakat luas. 

Dari sisi daya beli, ia menilai masyarakat kelas menengah masih memiliki opsi untuk beralih ke BBM yang lebih murah alias BBM subsidi. Dengan demikian, tekanan terhadap konsumsi rumah tangga diperkirakan tidak terlalu besar.

Risiko Migrasi ke BBM Subsidi

Meski dampak langsungnya terbatas, Huda mengingatkan adanya risiko pergeseran konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi jika selisih harga semakin lebar.

“Jika gap harga terlalu besar, akan terjadi migrasi konsumen ke BBM subsidi. Ini bisa memicu peningkatan permintaan yang signifikan,” ujarnya.

Lonjakan permintaan tersebut berpotensi menimbulkan kelangkaan, antrean panjang, hingga munculnya praktik penjualan di pasar ilegal.

Lebih lanjut, Huda mengatakan, peningkatan konsumsi BBM subsidi juga akan berdampak pada APBN. Pemerintah berpotensi menghadapi dua pilihan, yakni menambah pasokan atau membiarkan stok cepat habis.

Jika pasokan ditambah, maka kebutuhan impor minyak mentah akan meningkat, yang pada akhirnya membebani keuangan negara.

“Dampaknya ke APBN akan terasa kuat karena konsumsi subsidi meningkat, baik dari sisi stok maupun impor,” kata Huda.