Bappenas: Ketimpangan Ekonomi Terbesar Terjadi di Jakarta dan Daerah Tambang

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyoroti ketimpangan ekonomi yang masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan nasional. Tingkat ketimpangan paling tinggi saat ini terjadi di Jakarta dan daerah-daerah yang menggantungkan perekonomiannya pada sektor pertambangan.

Hal tersebut disampaikan Rachmat dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR dan Kementerian Keuangan saat membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2025, pada Rabu (15/7).

Rachmat menuturkan, pertumbuhan ekonomi tidak selalu berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan. Di sejumlah daerah, pertumbuhan ekonomi tinggi justru diikuti tingkat ketimpangan yang juga tinggi.

“Ada yang indeks gini-nya sangat rendah, pertumbuhan ekonominya tinggi. Sebaliknya ada yang pertumbuhan ekonominya 20% tetapi indeks gini-nya di atas empat, terutama di daerah-daerah yang menghasilkan pertambangan,” kata Rachmat.

Kondisi tersebut, menurut Rachmat, menunjukkan bahwa indikator pertumbuhan ekonomi saja belum cukup untuk menggambarkan kualitas pembangunan. Karena itu, menurut dia, pemerintah perlu melihat berbagai indikator lain, termasuk rasio ketimpangan atau gini ratio.

Rachmat juga menyebut, persoalan ketimpangan merupakan konsekuensi yang muncul seiring meningkatnya pendapatan masyarakat selama proses pembangunan.

“Tahun 1970 kita kondisinya sama-sama susah, sama-sama miskin. Gini ratio-nya pasti rendah karena ketimpangannya tidak tampak. Begitu kita membangun, salah satu yang sekarang sulit adalah ketimpangan,” katanya.

Ia pun mengungkapkan, wilayah dengan tingkat ketimpangan paling tinggi saat ini berada di Jakarta serta daerah-daerah penghasil tambang.

“Ketimpangan terbesar di mana? Di daerah khusus ibu kota dan di daerah-daerah yang tambangnya banyak. Karena kenapa? Saya tidak perlu menceritakan, bapak-bapak sudah tahu,” kata dia.

Rachmat pun megatakan, pemerintah berupaya memperbaiki akurasi data penerima bantuan sosial untuk mengurangi ketimpangan tersebut. Salah satunya melalui pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Ia mengakui kualitas DTKS saat ini masih perlu diperbaiki agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

“Apakah DTKS bagus? Tidak bagus. Paling tidak belum bagus,” katanya.

Salah satu upaya yang tengah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas DTKS yakni dengan mengembangkan sistem pendataan yang lebih akurat dengan memanfaatkan teknologi biometrik.

“Bagaimana supaya bagus? Kami rapat berkali-kali, bukan hanya by name by address, tapi suatu saat by name by face recognition, by iris, supaya ketahuan bukan hanya karena rumahnya yang jelek. Karena rumah itu kan keluarga, ini kan individu-individu,” kata Rachmat.

Di sisi lain, ia menilai, pentingnya koordinasi antarkementerian dalam perencanaan pembangunan agar kesenjangan antarwilayah dapat ditekan. Ia menggambarkan pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya membangun jalan, pelabuhan, atau jaringan irigasi, tetapi juga harus dipastikan terhubung dengan kawasan produksi dan aktivitas ekonomi masyarakat.