Candu Subsidi di Venezuela, Alarm untuk Indonesia

Masuknya militer Amerika Serikat (AS) ke Venezuela awal 2026 ini terus memantik perdebatan global. Apakah ini semata konflik geopolitik? Ataukah persoalan ideologi dan kekuasaan internasional? Dalam kacamata ekonomi politik kebijakan publik, jawabannya justru tak sesederhana itu.

Perspektif ekonomi politik mengajarkan satu hal mendasar, bahwa tak ada peristiwa publik besar yang lahir dari satu akar masalah (root-cause). Intervensi asing, krisis politik, hingga konflik bersenjata hampir selalu merupakan akumulasi kompleksitas dari berbagai akar. 

Di antaranya adalah kegagalan ekonomi, fragmentasi sosial, dan rapuhnya institusi kebijakan yang dibiarkan memburuk (festering) terlalu lama. Venezuela (sayangnya) menggambarkan kompleksitas tersebut.

Dari Terkaya ke “Penyakitan”

Ironisnya, Venezuela bukan negara miskin secara historis. Pada era oil boom 1970-an, Venezuela pernah menjadi negara dengan pendapatan per kapita tertinggi se-Amerika Latin. Minyak menjadi simbol kemakmuran kawasan ini dan Venezuela berada di garda terdepan darinya. 

Namun kekayaan sumber daya alam itu berubah menjadi masalah ekonomi politik yang dalam beberapa bahasan dan dialog, saya menyebutnya “Penyakit Venezuela” atau Venezuelan Disease. 

Ini mirip dengan Dutch disease, tapi spektrumnya lebih luas. Yakni, bukan hanya soal distorsi ekonomi, melainkan juga ketidakmampuan menjaga keseimbangan relasi ekonomi, politik, dan pertahanan, baik di dalam negeri maupun dengan dunia luar. 

Dalam kacamata ekonomi politik kebijakan, setidaknya masalah Venezuela yang penyakitan ini bisa dibedah dalam lima akar masalah. 

Pertama, produktivitas Venezuela yang lumpuh. Setelah lebih dari dua dekade underinvestment, sektor ekonomi utama mereka (migas) kesulitan untuk bangkit sebagaimana di era 70-an hingga 90-an. Produksi minyak negara ini turun drastis dari lebih dari 3 juta barel per hari di 90-an menjadi sekitar 1 juta per barel saja baru-baru ini. 

Infrastruktur dan teknologi yang usang, serta biaya pemulihan yang tinggi akan menjadikan perbaikan ekonomi di sana memakan waktu bertahun-tahun serta investasi miliaran dolar AS. Negara mana atau siapa mau membiayai itu?

Belum lagi, industri minyak Venezuela telah lama dinasionalisasi, dan pada 2007 pemerintahan Presiden Chavez “menyita” sebagian besar aset migas AS. Karenanya, bahkan hingga kini, sengketa hukum bernilai miliaran dolar masih berjalan. 

Kedua, kecanduan subsidi. Selama bertahun-tahun, pemerintah Venezuela menyubsidi bahan bakar, listrik, dan bahkan nilai tukar dolar melalui kontrol harga dan sistem kurs ganda, yang mendorong konsumsi berlebihan, penyelundupan, serta rente ekonomi, sekaligus mematikan insentif produksi domestik. 

Gilanya, subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik di Venezuela mencapai lebih dari 10% dari PDB pada beberapa tahun tertentu. 

Sebagai contoh, ketika harga minyak dunia anjlok sejak 2014, Pemerintahan Presiden Maduro waktu itu kehabisan bantalan fiskal. Alih-alih efisiensi, subsidi dan kurs murah dipertahankan. Akibatnya, cadangan devisa terkuras, produksi dan produktivitas ekonomi domestik tergerus. Ekonominya merosot mulai dari minus 4% di 2014, hingga terparah minus 30% pada 2020. 

Ketiga, krisis sumber daya manusia di negara berpenduduk sekitar 28 juta ini. Sejak 2017, sudah 7 juta orang atau sekitar 25% populasinya beremigrasi, keluar dari Venezuela, mencari penghidupan dan kehidupan yang lebih baik. Mesin rusak masih bisa dibeli, tetapi keahlian tak bisa diimpor secara instan. 

Termasuk yang ber-emigrasi adalah para insinyur dan tenaga ahli di PDVSA (Pertamina-nya Venezuela). Brain drain ini menjadikan pemulihan industri migas makin sulit, yang akhirnya menyulitkan negara ini untuk bangkit ekonominya.

Keempat, masalah kualitas minyak. Cadangan Venezuela didominasi extra-heavy crude yang mahal untuk diekstraksi dan mahal dimurnikan. Dalam konteks 2026 dan seterusnya, ini adalah kelemahan serius. 

Di tengah agenda Net Zero dan selektivitas investor terhadap pembangunan ekonomi berkarbon tinggi, para pemilik modal tentu berkalkulasi, apakah layak menanamkan miliaran dolar pada minyak berat di Venezuela saat dunia bergerak ke energi bersih?

Kelima, disrupsi pasar minyak dunia. Selain minyak dijual murah di dalam negeri, selama bertahun-tahun, Venezuela menjual minyaknya dengan diskon besar khususnya ke Tiongkok (68% dari total ekspor minyaknya). 

Artinya, ekspor Venezuela ini telah lama memendam disrupsi pasar. Bagi kekuatan besar khususnya AS, ketidakseimbangan pasar minyak menimbulkan urgensi untuk “menormalisasi” atau, kasarnya, “intervensi”.

Langkah-langkah Penting bagi Indonesia

Ketika ekonomi rapuh, institusi lemah, dan konflik internal terus berkepanjangan, kedaulatan negara-negara mediocre (berpendapatan menengah, termasuk Indonesia) tersebut menjadi mudah diganggu, baik secara ekonomi, politik, maupun militer, sebagaimana terjadi di Venezuela. 

Karenanya, dari “sakitnya” Venezuela, perlu dicatat tiga pelajaran sekaligus strategi penting agar Indonesia tak terjangkit “penyakit” yang sama. 

Pertama, kebijakan ekonomi dan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan non-blok jangan sampai dibiarkan pasif. Indonesia perlu menjadi negara non-aligned yang terus bersikap proaktif baik dalam hal ekonomi, politik dan pertahanan. Barat iya, Timur iya. Menjaga hubungan baik dengan AS dan Tiongkok harus dikedepankan tanpa harus terpengaruh untuk memilih salah satu pihak. 

Pergaulan internasional yang berimbang ini pada akhirnya bukan untuk sekedar good to have or to do (baik untuk dimiliki dan dilakukan), tapi untuk melindungi kepentingan nasional untuk tidak terseret arus global untuk berkonflik.

Kedua, subsidi energi yang masif di Indonesia harus dibaca lebih strategis sebagai isu ekonomi politik jangka panjang. Subsidi dan kompensasi BBM Indonesia yang fluktuatif di kisaran Rp200-500 triliun per tahun (2022-2025) memang membuat harga energi (BBM, gas, dan listrik) terasa terjangkau. 

Dalam konteks “penyakit Venezuela”, kita boleh jadi mengarah pada kecanduan subsidi. Subsidi yang besar cenderung menjauhkan ekonomi dari produktivitas. Karenanya, pemerintahan era ini, di bawah Presiden Prabowo Subianto, perlu segera serius menyusun strategi dan implementasinya untuk mengurangi dan mengalokasikannya untuk sektor strategis khususnya manufaktur, teknologi, dan pertanian. 

Sebab, secara struktural, kebijakan subsidi yang berlebihan ini menciptakan kerapuhan ekonomi jangka menengah, apalagi jangka panjang. Dana ratusan triliun yang seharusnya membangun ekonomi Indonesia jangan sampai terus habis menjadi ‘asap dan abu’ setiap tahun.

Ketiga, ekonomi dalam negeri harus dipastikan kokoh, menarik, dan merata. Pemerintah perlu terus memastikan bahwa ekonomi terus tumbuh bukan hanya kuat, tetapi juga riil dan merata. Angka-angka statistik, khususnya pertumbuhan ekonomi, harus secara jujur dipelajari dan diperhatikan untuk menyusun strategi pembangunan yang efektif. 

Di luar itu, pondasi kekuatan dan daya saing di berbagai lini perlu diupayakan: sektor manufaktur yang kompetitif, konsumsi domestik yang sehat, serta kepastian hukum dan iklim investasi yang menarik dan memudahkan. 

Kualitas SDM dan kenyamanan mereka untuk berkarier dan berkarya di dalam negeri harus diupayakan. Pembukaan dan ketersediaan lapangan kerja yang layak dan berkualitas harus terus jadi fokus kebijakan. Jangan disepelekan! Ingat, kejatuhan Venezuela salah satunya karena itu mampetnya pembukaan lapangan kerja dalam negerinya. 

Alarm bagi Indonesia

Pengalaman Venezuela merupakan alarm bagi berbagai negara khususnya Indonesia. Yakni, kekuatan negara bukanlah sekadar minyak atau ideologi. 

Berbagai root-cause pelik atas kejatuhan Venezuela akhirnya bermuara pada kebijakan-kebijakan publik yang gagal menjaga keseimbangan ekonomi, sosial, dan pertahanan di ruang geopolitik multipolar. Ujungnya, krisis kedaulatan dan intervensi asing khususnya dari negara besar. 

Bagi Indonesia, kekuatan ekonomi domestik harus menjadi perhatian para pemangku kepentingan khususnya pemerintah. Sebab kekuatan ekonomi adalah pondasi utama kedaulatan politik dan pertahanan di mata dunia global. 

Kekuatan ekonomi Indonesia jelas tak bisa dibangun dengan jargon dan janji-janji, atau per hari ini sering disebut ‘omon-omon’. Masalah-masalah fundamental, khususnya tiga hal di atas, harus segera dibereskan. Tanpa itu, kalau hanya modal jargon dan omon-omon, bisa jadi kita hanya menunggu giliran menghadapi gangguan, atau bahkan intervensi berikutnya.