Pemulihan Sumatra dan Batas Disiplin Fiskal

Lebih dari dua bulan setelah banjir dan tanah longsor meluluhlantakkan tiga provinsi di Sumatra, keheningan di desa-desa terdampak bukanlah tanda pulihnya keadaan, melainkan kelumpuhan akibat krisis yang kasat mata. Di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat lebih dari 117.000 orang masih mengungsi dan sedikitnya 1.200 nyawa melayang. Sebagian pasar memang mulai berdenyut kembali, tapi urat nadi ekonomi rumah tangga belum benar-benar bergerak. Aktivitas tampak ada, hanya pendapatan belum pulih.

Masalahnya bukan karena tak ada pekerjaan yang harus dilakukan. Justru sebaliknya: daftar pekerjaan begitu panjang. Yang absen adalah pendanaan untuk membayarnya.

Saat ini, kita sedang menyaksikan benturan antara kebutuhan kemanusiaan yang mendesak dan ortodoksi fiskal yang kaku. Anggaran negara dirancang untuk situasi “normal”: pasar yang relatif stabil, penerimaan yang dapat diproyeksikan, serta institusi yang berfungsi tanpa gangguan besar. Namun bencana adalah guncangan abnormal. Ia menghancurkan modal fisik, mengganggu pasar tenaga kerja, merusak jaringan distribusi, sekaligus melemahkan kapasitas pemerintah daerah untuk merespons dengan cepat.

Dalam situasi seperti itu, mekanisme anggaran tahunan yang kaku justru menjadi hambatan. Siklus perencanaan yang panjang, alokasi yang terkunci dalam pos-pos tertentu, serta prosedur persetujuan yang berlapis membuat aliran dana tersendat, padahal waktu menjadi faktor paling menentukan. Ketika pembangunan kembali diperlakukan sebagai “urusan jangka panjang” dan belanja ditahan demi menjaga disiplin fiskal, yang terjadi bukanlah kehati-hatian, melainkan penundaan biaya. Setiap bulan keterlambatan berarti meningkatnya pengangguran terselubung, melemahnya permintaan lokal, dan bertambah mahalnya pemulihan di kemudian hari.

Bencana telah melenyapkan rumah, infrastruktur, lahan produktif, serta aset ekonomi warga. Mengganti semua itu bukanlah opsi tambahan yang bisa dinegosiasikan. Memilih untuk menunda respons memang merupakan keputusan fiskal, tapi keputusan yang mendorong beban lebih besar ke masa depan.

Karena itu, pertanyaannya bukan bagaimana melindungi anggaran dari bencana, melainkan bagaimana memobilisasi anggaran untuk memulihkan penghidupan sebelum kerusakan menjadi permanen.

Proyek-proyek pemulihan yang paling mendesak sesungguhnya juga yang paling realistis untuk segera dijalankan: pembersihan lahan dari sedimen, penguatan bantaran sungai, perbaikan jalan desa, rehabilitasi sekolah dan fasilitas kesehatan, restorasi saluran irigasi, hingga penanaman kembali lahan pertanian yang tertunda. Kegiatan ini bersifat padat karya dan dapat segera menyerap tenaga kerja lokal melalui skema tunai (cash-for-work), seperti Padat Karya Tunai. Ia tidak menuntut teknologi canggih, melainkan pembiayaan di muka yang cepat dan terkoordinasi.

Di Sumatera Utara saja, sekitar 2,5 juta orang atau sepertiga dari total angkatan kerja bergantung pada sektor pertanian. Setiap hari saluran irigasi dibiarkan rusak berarti satu hari kehilangan pendapatan dan berisiko kehilangan musim tanam. Setiap bulan rehabilitasi tertunda berarti memperpanjang ketergantungan pada bantuan. Kita tak bisa menunggu tahun fiskal berikutnya untuk menggerakkan kembali mesin ekonomi desa.

Dalam konteks itu, disiplin fiskal tak boleh dimaknai sebagai penahanan otomatis atas belanja. Ia harus dibedakan dari kekakuan administratif. Pemerintah dapat menggunakan instrumen pembiayaan di luar siklus tahunan tanpa harus menanggalkan prinsip kehati-hatian. Penerbitan obligasi khusus untuk pemulihan bencana, atau pelibatan BUMN konstruksi dan utilitas sebagai instrumen pembiayaan kuasi-fiskal, bukanlah hal baru dalam praktik kelembagaan Indonesia. Yang berbeda hanya orientasinya: bukan sekadar mengejar pertumbuhan agregat, melainkan memulihkan penghidupan warga.

Selain itu, negara perlu membedakan secara tegas antara belanja yang mendesak dan belanja yang dapat ditunda. Realokasi tidak identik dengan pemotongan jaring pengaman sosial, melainkan penataan ulang lini masanya. Program berskala besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun ekspansi infrastruktur jalan tol dapat dilakukan bertahap atau diprioritaskan secara geografis. Penyesuaian sementara ini membuka ruang fiskal untuk memusatkan sumber daya pada wilayah terdampak tanpa mengorbankan tujuan jangka panjangnya.

Logika dasar untuk hal-hal itu sederhana: mencegah kerusakan permanen hari ini sering lebih murah daripada memperbaikinya nanti.

Dengan defisit fiskal yang mendekati ambang batas 3% dan kebutuhan penerbitan utang yang signifikan tahun ini, kehati-hatian tetap diperlukan. Namun ada perbedaan mendasar antara menambah utang untuk konsumsi rutin dan memanfaatkan pembiayaan lunak dari lembaga multilateral guna menjembatani fase pemulihan. Pinjaman konsesional dari lembaga seperti Bank Pembangunan Asia atau Bank Dunia, termasuk penerbitan sukuk tematik untuk rekonstruksi, dapat berfungsi sebagai penyangga waktu.

Selama pembiayaan tersebut bersifat terbatas, terikat pada penggunaan tenaga kerja dan pengadaan lokal, serta difokuskan pada proyek fisik yang terukur, utang menjalankan fungsi aslinya: menstabilkan ekonomi dalam kondisi guncangan luar biasa. Ia bukan pengganti tanggung jawab negara, melainkan alat untuk memastikan respons tidak tertunda oleh kekangan administratif.

Di desa-desa seperti Bener Meriah, pekerjaan sudah menunggu: saluran yang perlu dibersihkan, tanggul yang harus diperkuat, lahan yang harus ditanami kembali. Apakah komunitas-komunitas ini akan segera memperoleh kembali martabat melalui kerja, atau terperosok dalam ketergantungan berkepanjangan, sepenuhnya bergantung pada seberapa lentur negara menafsirkan disiplin fiskal di masa krisis.

Dalam situasi luar biasa, ketegasan bagaimanapun bukan berarti menahan, melainkan bertindak tepat waktu.