Kecerdasan Buatan, Perubahan Iklim, dan Prioritas untuk Bumi

Katadata/ Bintan Insani
Penulis: Detta Rahmawan
27/4/2026, 08.05 WIB

Awal mula peringatan Hari bumi yang diperingati setiap tanggal 22 April, bermula dari sebuah gerakan sosial di Amerika Serikat pada 1970. Gerakan ini  terinspirasi dari militansi gerakan anti perang Vietnam. Pada saat itu, kerusakan lingkungan sudah dipersepsi sebagai masalah yang krusial, dengan fokus pada persoalan peningkatan aktivitas industri, pembakaran bahan bakar fosil, imbasnya pada emisi karbon, peningkatan suhu bumi, serta dampaknya pada perubahan iklim. 

Pada tahun yang sama, teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) sedang dalam masa keemasan pertamanya. Marvin Minsky, seorang ilmuwan kognitif terkemuka, saat itu bahkan mengemukakan optimismenya tentang AI yang akan memiliki kecerdasan serupa manusia. 

Akan tetapi, tiga tahun berselang sejak optimisme Minsky, sejarah memperlihatkan sebaliknya. Janji akan kegunaan AI tidak kunjung terwujud dan justru semakin banyak kritik tentang anggaran besar untuk riset AI yang tidak sebanding dengan gembar-gembornya. Bahwa AI tidak digunakan dengan prioritas pada kesejahteraan manusia. 

Lebih dari lima dekade berselang, perubahan iklim maupun AI, sama-sama dilihat sebagai isu yang krusial. Kini pengembangan AI pun beririsan dengan isu lingkungan dan iklim. 

Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) pada Maret 2023, memberikan proyeksi yang suram akan masa depan bumi. Hal ini apabila upaya untuk menangani berbagai kerusakan lingkungan dan isu perubahan iklim tidak dilakukan secara lebih serius. 

Laporan itu mendetailkan konsekuensi dari peningkatan emisi gas rumah kaca dan peningkatan suhu bumi pada berbagai aspek kehidupan manusia; mulai dari ancaman terhadap biodiversitas, penurunan produktivitas pertanian, kekeringan, gelombang panas, permasalahan kesehatan dan berbagai hal lainnya. 

Perkembangan AI, tentu diharapkan dapat membantu mengatasi berbagai persoalan iklim. Studi dari Vinuesa dkk (2020) di Nature Communication misalnya, mengulas bagaimana AI sebetulnya dapat digunakan dalam hal prediksi dan pemodelan dampak perubahan iklim, maupun dalam konteks mendukung berbagai upaya integrasi antara sistem energi terbarukan, efisiensi energi maupun energi rendah karbon. 

Pada pertemuan tahunan peserta Konvensi Kerangka Kerja PBB terkait Perubahan Iklim (UNFCCC) atau COP 28 di Dubai pada 2023 lalu pun terdapat seruan untuk memprioritaskan AI untuk agenda iklim. Bagaimana dengan di Indonesia? Sejauh apa teknologi tersebut diimplementasikan dalam berbagai isu lingkungan dan perubahan iklim?

Dari hasil kajian keterpaparan kecerdasan buatan pada sektor industri di Indonesia, yang bersumber dari data mikro Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS 2021, disebutkan bahwa tiga industri yang paling terpapar AI adalah bidang informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, serta jasa perusahaan. 

Liputan lain dari Nugraha (2026) memperlihatkan potensi ekonomi AI yang diperkirakan mampu berkontribusi pada produk domestik bruto (PDB) nasional sebanyak 10%, memperlihatkan peluang bagi berbagai perusahaan dan pekerja di Indonesia.  Laporan senada juga dikemukakan dari riset-riset lain seperti dari MMA Indonesia dan Kantar (2024) yang memperlihatkan optimisme adopsi AI pada sektor pemasaran dan periklanan di Indonesia. Baru-baru ini, isu AI juga banyak muncul pada konteks rencana investasi bisnis pusat data.

Penelusuran berbagai dokumen publik terkait implementasi AI lebih banyak memperlihatkan penerapannya pada sektor bisnis, investasi, dan ekonomi, ataupun pembicaraan soal potensinya dalam mengubah lanskap industri dan tenaga kerja. Kekhawatiran pemerintah dan juga perbincangan publik soal AI pun masih banyak berkaitan dengan dampak negatif penggunaan AI, misalnya soal AI dan disinformasi, ataupun soal ancaman pornografi dari teknologi “deepfake”. 

Tanpa mengecilkan berbagai persoalan dampak AI, penting juga untuk melihat minimnya riset dan dokumen yang secara detail memfokuskan lanskap implementasi AI pada isu perubahan iklim di Indonesia. Padahal, menurut Azhar (2024) dalam konteks iklim, AI dapat digunakan untuk menganalisis dan memprediksi data cuaca ekstrem dan mitigasinya, serta memungkinkan deteksi dini bencana, membantu dalam menekan emisi sektor energi maupun konteks preservasi dan konservasi lingkungan.

AI dan Prioritas untuk Bumi

Mengapa implementasi AI perlu diarahkan pada sektor-sektor prioritas yang memiliki dampak besar bagi publik seperti perubahan iklim? Salah satu alasannya adalah pembuatan dan penggunaan AI, terutama AI generatif, berkaitan dengan sumber daya alam yang cukup signifikan. Misalnya saja, Saenko (2023) menggambarkan estimasi dari proses pembuatan model bahasa besar (large-language models) GPT-3 adalah 552 ton CO2 yang setara dengan mengendarai 123 mobil dengan bahan bakar bensin selama setahun. 

Selain itu, riset dari Monserrate (2022) berjudul The staggering ecological impacts of computation and the cloud juga memperlihatkan bahwa pusat data, sebagai salah satu infrastruktur penting dalam pengembangan AI memerlukan konsumsi energi yang besar, memunculkan polusi suara karena kebisingan yang dihasilkan, dan juga membutuhkan sejumlah besar air dalam proses pendinginannya. Berbagai catatan ini penting untuk terus dibahas karena berdasarkan investigasi dari Schmidt & Joyner (2026)  ada indikasi bahwa berbagai perusahaan besar pengembang AI di dunia mencoba untuk menutupi dampak lingkungan dari aktivitas pembangunan dan pengembangan pusat data mereka.

Terkait dengan hal ini, Allain (2023), mengatakan bahwa pengembangan AI sebetulnya dapat diatur dengan berdasar pada kebijakan yang memastikan adanya transparansi terkait konsumsi dan efisiensi energi terkait berbagai aktivitas pusat data, hingga adanya kebijakan pemberian insentif bagi pengembangan AI yang menggunakan energi terbarukan ketimbang energi kotor yang berasal dari industri ekstraktif. 

Dalam konteks Indonesia, gembar-gembor AI oleh para pelaku industri yang berorientasi bisnis dan ekonomi perlu diseimbangkan dengan kebijakan pemerintah untuk mendorong lebih banyak implementasi AI untuk berbagai sektor prioritas publik, termasuk tentang mitigasi perubahan iklim, dan memastikan perusahaan pengembang AI menyeimbangkan kepentingan ekspansi bisnis mereka dengan aspek keberlangsungan dan lingkungan. 

Teknologi AI tidak muncul dan terbentuk pada ruang hampa di dunia maya yang terpisah dari aktivitas fisik, hal-hal material, dan sumber daya yang terbatas. Dalam rangka memperingati hari bumi tahun ini, perlu untuk kembali mendorong narasi bahwa pengembangan dan implementasi AI secara serampangan dan jauh dari berbagai isu prioritas publik termasuk soal lingkungan dan iklim, sama saja berarti menyia-nyiakan sumber daya alam yang dimiliki bumi.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

Detta Rahmawan
Peneliti Pusat Studi Komunikasi, Media, Budaya dan Sistem Informasi (CMCI) Universitas Padjadjaran

Catatan Redaksi:
Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke opini@katadata.co.id disertai dengan CV ringkas dan foto diri.