Pembangunan infrastruktur menjadi andalan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin meraup suara dalam ajang pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Menjelang akhir pemerintahannya, Presiden Jokowi meminta jajarannya mempercepat penyelesaian sejumlah proyek infrastruktur sebelum jadwal Pilpres tahun depan. Dia pun mengakui hal ini menjadi salah satu strategi kampanyenya agar bisa kembali terpilih sebagai Presiden periode 2019-2024.
Meski sembari bercanda, secara terang-terangan Jokowi menyatakan faktor lebaran dan pemilu menjadi alasannya mempercepat pengerjaan infrastruktur. Awalnya dia berkisah soal target kontraktor mengenai tol Trans Sumatera, Bakauheni hingga Palembang baru dapat terwujud Mei atau Juni mendatang. Namun Jokowi meminta agar tol tersebut dirampungkan di April 2019.
"Kenapa April? Tahu kan?," kata Jokowi pekan lalu. Pernyataannya ini pun disambut tawa hadirin yang datang dalam acara pertemuan tahunan Bank Indonesia 2018 di JCC, Senayan, Jakarta. "Ini pasti pikirannya beda. Supaya bisa kita pakai waktu lebaran. Termasuk untuk pemilu itu juga, kami blak-blakan saja.”
(Baca: Selain Lebaran, Jokowi Kejar Target Bangun Tol untuk Pemilu)
Selain tol tersebut, tol Jakarta – Surabaya juga digenjot pembangunannya agar dapat tersambung sebelum pertengahan tahun depan. Jokowi juga menyebut infrastruktur transportasi lain seperti pelabuhan akan segera rampung. Dia menjanjikan pelabuhan Kuala Tanjung dan Makassar New Port akan selesai dalam dua bulan ke depan.
Dari penelusuran katadata.co.id, ada sejumlah proyek lain yang bisa dijadikan amunisi bagi Jokowi untuk meraup suara masyarakat pada pemilihan presiden (Pilpres) April 2019. Selain infrastruktur yang disebutnya, ada pula ruas tol Manado – Bitung seksi IIA dan Jakarta – Cikampek yang ditargetkan selesai Maret 2019. Bukan hanya tol, proyek kereta massal MRT Jakarta juga ditarget rampung Maret 2019.
(Baca: Mendekati Pilpres, Lampu Kuning Menyala untuk Elektabilitas)
Proyek kereta lain, Kereta Bandara Adi Soemarmo akan selesai April, berdekatan dengan jadwal Pilpres. Begitu pula proyek kereta ringan (LRT) Jakarta yang ditarget beroperasi Februari 2019. Keseluruhan proyek tersebut masuk dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Proyek Strategis Nasional.
Soal blak-blakan menyatakan penyelesaian proyek infrastruktur terkait Pilpres 2019, Jokowi sempat mendapat pujian dari lawan tandingnya di pilpres nanti yakni Sandiaga Uno. Selain mengapresiasi kejujuran mantan Gubernur DKI Jakarta itu, Sandiaga mengatakan pengakuan atas pembangunan itu merupakan kemewahan pihak petahana. "Mereka bisa menunjukkan prestasinya, saya kira itu fair," kata Sandiaga.
Berbeda dengan Sandi, kritik lebih keras datang dari Fadli Zon. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini meminta Jokowi tidak mengklaim keberhasilan pembangunan infrastruktur dan menipu rakyat dalam kampanyenya. Sebab, penyediaan infrastruktur merupakan kewajiban pemerintah. "(Tapi) mau dijadikan ini seolah prestasi dari pemerintahan sekarang," katanya.
(Baca: Gaya Politik Saling Sindir yang Merusak Kualitas Demokrasi)
Sementara pihak Istana menganggap hal yang dilakukan Jokowi sah-sah saja. Apalagi dalam empat tahun pemerintahan Jokowi – JK memang fokus menggarap proyek-proyek infrastruktur fisik yang besar. Apabila menang kembali, Jokowi akan menyasar pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai fokus kerja selanjutnya. "Petahana memang harus menyampaikan apa yang dikerjakan. Sangat sah, bahkan harus," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Strategi kampanye dengan menunjukkan keberhasilan pembangunan infrastruktur ini memang cukup efektif. Hasil survei yang dilakukan Media Survei Nasional pada akhir November lalu, menunjukkan perolehan suara Jokowi masih lebih unggul dari lawannya Prabowo Subianto. Dalam survei yang mengambil sampel 1.200 orang tersebut, pembangunan infrastruktur dianggap sebagai keberhasilan pemerintahan Jokowi yang utama.
Sebanyak 23,2 persen responden menganggap Jokowi berhasil membangun infrastruktur. Angkanya jauh di atas keberhasilan pemerintah yang lain seperti penyaluran bantuan tepat sasaran sebesar 4,5%, kesehatan 3,4%, dan pendidikan 3,2%. Kestabilan ekonomi juga termasuk hal yang menjadi keberhasilan pemerintahan Jokowi, tapi persentasenya rendah, hanya 2,2%.
(Baca: Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf akan Optimalkan Penyampaian Kinerja Ekonomi)
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan tidak bisa dipungkiri percepatan infrastruktur merupakan salah satu strategi yang digunakan Jokowi agar bisa kembali terpilih memimpin Indonesia. Dalam teori fungsi kampanye, ada tiga instrumen yang dapat digunakan, yakni offence (menyerang), defence (bertahan), dan acclaim (pengakuan). Instrumen offence biasanya digunakan oleh penantang, sedangkan petahana mengandalkan defence dan pengakuan.
Peresmian proyek-proyek yang dijalankan sepanjang pemerintahannya akan menambah nilai Jokowi dalam memenangkan kontestasi Pilpres. "Ini strategi acclaimed dan akan menjadi monumen Jokowi untuk menambah suara," kata Hendri kepada katadata.co.id.
Meski kerap diagungkan, pembangunan infrastruktur dianggap tak serta merta menyelesaikan masalah logistik seperti tujuan utama Jokowi. Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi menyambut baik adanya tol seperti Trans Jawa. Namun, hasilnya masih belum cukup signifikan mengurangi biaya logistik.
Hasil pembangunan infrastruktur hingga akhir 2019 hanya akan mengurangi 2% biaya logistik terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) tahun lalu yang mencapai 23,7%. "Ini belum cukup dalam hal perbaikan," kata Yukki kepada katadata.co.id. (Baca: Infrastruktur Masih jadi Kendala Logistik Indonesia)
Saat meninjau pembangunan tol Trans Sumatra ruas Bakauheni - Terbanggi Besar bulan lalu, Jokowi sempat mengungkapkan harapan tol ini bisa memperlancar mobilitas barang dan orang. Adanya tol ini diharapkan bisa memicu distribusi logistik di Pulau Sumatra lebih efisien. Kawasan-kawasan industri dan ekonomi khusus akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatra. Dengan begitu, investor akan semakin tertarik menanamkan modal di kawasan-kawasan tersebut.
"Titik-titik pertumbuhan ekonomi di sekitar jalan ini akan terintegrasikan nantinya dengan kawasan-kawasan industri dan kawasan-kawasan ekonomi khusus yang semua sedang dalam proses dibangun," ujar Jokowi.
Berdasarkan data Global Competitiveness Index 2018, indeks daya saing infrastruktur Indonesia pada 2017-2018 menduduki posisi 52. Turun dari periode sebelumnya yang sudah di posisi 41. Untuk mempercepat penurunan biaya logistik, Yukki menyarankan perlunya membangun sistem logistik secara digital. Sistem ini diyakini akan banyak membantu dari segi pengurangan dan efisiensi biaya rantai pasok atau supply chain.
Jokowi sendiri akhirnya coba menepis klaim awal peresmian infrastruktur demi kepentingan pemilu tersebut. Namun lagi-lagi dia tidak menafikan kepentingan politik tersebut. Bahkan dia siap menjajal tol Jakarta hingga Surabaya dengan menggunakan mobil, setelah tol ini siap dioperasikan.
"Apa sih hubungan jalan tol dengan pemilu, saya heran? Tapi memang ada," kata Jokowi sembari bercanda di sebuah acara beberapa hari lalu. (Baca: TKN Jokowi-Ma'ruf: Pembangunan Infrastruktur Komitmen Pemerintah)