Outlook 2023: Utak-Atik Anggaran Subsidi Kendaraan Listrik
Kendaraan listrik kian dilirik masyarakat Indonesia di sepanjang tahun ini. Mulai dari penggunaan mobil listrik di Presidensi G20 di Bali, hingga peresmian sejumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Bali dan Jakarta.
Berdasarkan data Indonesia Energy Transition Outlook yang diterbitkan IESR, adopsi kendaraan listrik memang meningkat di 2022. Motor listrik misalnya, naik lima kali lipat dari 5.748 unit pada 2021 menjadi 25.782 unit di tahun ini. Adapun adopsi mobil listrik meningkat hampir empat kali lipat dari 2.012 unit pada 2021 menjadi 7.679 unit pada 2022.
Kendati demikian, angka ini masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah. Populasi motor listrik baru 0,2% dari total motor di Indonesia. Sementara mobil listrik baru mencapai 0,4%. Guna menggenjot penetrasi tersebut, pemerintah menempuh sejumlah cara. Mulai dari mendorong konversi konversi alias mengubah sistem mesin dari pembakaran internal alias ICE menjadi listrik.
Salah satu upaya pemerintah adalah dengan menjanjikan subsidi pembelian kendaraan listrik. Jumlahnya pun bervariasi. Mulai dari Rp 80 juta untuk mobil listrik baterai, Rp 40 juta untuk mobil listrik hybrid, dan Rp 8 juta untuk motor listrik. Pemerintah juga merencanakan subsidi senilai Rp 5 juta untuk konversi motor BBM menjadi motor listrik.
Meski begitu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengaku pemerintah belum memastikan kapan subsidi tersebut diberikan. Pasalnya, subsidi ini masih bergantung persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Apalagi anggaran subsidi juga belum masuk dalam pembahasan APBN 2023.
“Barangkali awal atau minggu pertama pada Januari 2023, yang akan dikoordinir oleh menteri Perekonomian. Kemudian setelah pemerintah menyepakati satu formulasi, baru kita berbicara dengan DPR,” ujar Agus.
Tepat Sasarankah Insentif Kendaraan Listrik?
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa mengatakan sebaiknya subsidi fokus pada kendaraan roda dua. Alasan utamanya adalah untuk mendukung target Kementerian ESDM mengadakan 13 juta motor listrik pada 2030.
“Jadi kalau dihitung-hitung per tahunnya hingga 2030, sebanyak 1,5 juta atau 20%-25% dari motor baru yang terjual di Indonesia haruslah berbasis listrik,” ujarnya pada Katadata.
Survei IESR menemukan rata-rata biaya konversi motor listrik berada di rentang Rp 15 juta hingga Rp 23 juta. Sementara itu, keinginan untuk membayar alias willingness to pay masyarakat Indonesia berkisar di rentang Rp 5 juta hingga Rp 8 juta per unit.
Maka dengan gabungan insentif serta penurunan harga komponen motor listrik, harga konversi motor listrik ini bisa masuk ke dalam rentang tersebut. Salah satu pasar yang dinilai Fabby berpotensi besar terutama untuk motor berusia enam hingga tujuh tahun. Ia merinci jumlahnya ada lebih dari 60 juta unit.
Kedua, Fabby melihat perbedaan harga dari motor listrik dan motor konvensional itu sudah tidak terlalu jauh, hanya 20% hingga 30%. Insentif bisa mengurangi perbedaan harga tersebut lebih baik daripada perbedaan harga dengan mobil listrik.
“Penjualan motor itu di kisaran 6 hingga 6,5 juta unit per tahun. Kalau dilihat rata-rata harga motor listrik itu di bawah 25 juta, jadi paling tidak bisa menyasar 70-80% konsumen yang menggunakan motor konvensional,” katanya.
Di sisi lain, penggunaan motor pun lebih populer daripada mobil di Indonesia. Selain moda transportasi, Fabby menilai masyarakat kerap menggunakan motor bukan hanya sebagai sarana transportasi, tapi juga sebagai mata pencaharian melalui sektor logistik dan transportasi daring.
Meski begitu, ia berharap pemerintah bisa menetapkan standar untuk pemberian insentif motor listrik. Salah satu tolok ukur yang bisa digunakan adalah Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) unit motor listrik. Lebih tinggi angka TKDN sebuah unit, maka insentif yang diberikan akan lebih besar. Nilainya juga akan progresif seiring berjalannya waktu.