Minim Literasi, Pekerjaan Rumah Memberdayakan Ekonomi Perempuan

• Delapan dari sepuluh penduduk Indonesia sudah memiliki rekening, tetapi hanya empat dari sepuluh yang yakin paham mengenai layanan dan produk keuangan yang mereka gunakan.
• Masih ada ketimpangan indeks literasi keuangan di perkotaan (50,52%) dan perdesaan (48,43%). Ketimpangan juga terlihat pada bagaimana indeks inklusi keuangan perempuan lebih rendah (83,88%) dibanding laki-laki (86,28%).
• Keuangan syariah berpotensi menjembatani ketimpangan inklusi keuangan perempuan. Nilai total pembiayaan seluruh jenis akad di Indonesia mencapai Rp507,1 triliun pada April 2023, tumbuh 18,5% dalam setahun (yoy).

Dyah Ayu Wecha tidak menyangka produk dari usaha kecil yang dia beri pendampingan berhasil menembus pasar Prancis. Peserta dampingannya itu adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bernama Griya Lili Surakarta yang memproduksi kerajinan berbahan dasar lilin seperti teakwood candle.

Griya Lilin Surakarta adalah satu dari puluhan kelompok usaha di bawah pendampingan Yayasan Jala Lentera Indonesia (Jalatera). Jalatera yang berfokus pada strategi penanggulangan kemiskinan, melihat kelompok UMKM yang dipelopori perempuan memiliki daya tahan besar, terutama pada saat pandemi Covid-19.

“Namun, kemelekan digital laki-laki dan perempuan itu masih sangat jomplang. Ditambah, perempuan paling terdampak ketika angka kemiskinan tinggi. Apalagi untuk perempuan sebagai kepala keluarga,” kata Dyah Ayu Wecha, Direktur Yayasan Jalatera, kepada Katadata.co.id, 25 Oktober 2023.

Jalatera ingin pemahaman digital UMKM perempuan bisa bersaing dan meningkat. Dari situlah Jalatera bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Surakarta mengadakan program “Capacity Building Program for Digital Financial Inclusion for Women Owners of Micro, Small and Medium Enterprise (MSMEs) Group in Surakarta City” pada September 2022 sampai Maret 2023.

Program ini menjangkau pelaku-pelaku UMKM perempuan yang berada di empat kelurahan paling miskin di Surakarta, yaitu Pajang, Banjarsari, Joyosuran, dan Tipes. Sekurangnya ada 35 peserta yang dijaring dari berbagai bentuk usaha, yaitu kerajinan, kuliner, hingga fesyen.

Jalatera kemudian melakukan diskusi dan penilaian untuk mendata kendala yang dihadapi pelaku UMKM di kelurahan-kelurahan tersebut. Dari sanalah, modul program pelatihan dibentuk. 

Beberapa materi krusial yang diajarkan termasuk pengenalan e-commerce, manajemen keuangan dan usaha, teknik fotografi, marketing, permodalan, perizinan, hingga akses perbankan. 

Karena kedekatan peserta dengan media sosial Facebook, Jalatera memaksimalkan dan mengenalkan fitur marketplace yang ada di media sosial besutan Mark Zuckerberg tersebut.

“Saat itu masih di sesi pelatihan, mereka langsung dapat pesanan yang jumlahnya mereka tidak sangka. Ada yang menjual basreng langsung dapat pesanan enam kilogram,” cerita Dyah Ayu Wecha.

Menurut Dyah, UMKM yang mereka dampingi memang sudah menggunakan Facebook. Namun, tidak pernah mendapatkan pengetahuan bahwa media sosial itu memiliki fitur-fitur yang bisa mendorong usaha mereka, seperti fitur marketplace (lokapasar). 

Di luar persoalan rendahnya pengetahuan mengenai lokapasar, Dyah mengatakan, UMKM perempuan juga kurang memanfaatkan layanan perbankan dan keuangan digital. Termasuk minimnya pengetahuan tentang sistem pembukuan dan pembayaran digital. 

Dari survei yang dilakukan Jalatera, kurangnya pemahaman keuangan digital inilah yang menjadi salah satu hambatan UMKM dalam mengembangkan usaha mereka. “Selain belum bisa menghitung harga jual produk, mereka juga belum memisahkan keuangan usaha dengan keuangan rumah tangga,” ujarnya. 

Dari sini, Jalatera bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk pelatihan pembukuan digital SIAPIK dan pelatihan penggunaan QRIS untuk transaksi. “Kami mengenalkan kepada pelaku UMKM lansia urgensi memiliki rekening dan transaksi menggunakan QRIS,” kata Dyah. 

Pelatihan yang dilakukan Jalatera menunjukkan pentingnya peningkatan literasi digital dan inklusi keuangan untuk membantu perekonomian perempuan. 

“Inklusi keuangan terbukti meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan dan sebaliknya, ketika perempuan berdaya secara ekonomi maka inklusi keuangannya juga meningkat,” kata Agnes Salyanty, Research Lead Asia Tenggara Women’s World Banking (WWB) kepada Katadata.co.id (27/10).

Secara umum, tingkat literasi dan inklusi keuangan digital di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Inklusi keuangan di Indonesia misalnya, meningkat dari 76,19% pada 2019 menjadi 85,10% di 2022. Begitu pula dengan literasi keuangan di Indonesia, meningkat dari 38,03% pada 2019 menjadi 49,68% pada 2022.  

Namun, ketimpangan antara literasi dan inklusi keuangan di Indonesia masih mencolok. Agnes menyebut, ketimpangannya mencapai 35%. Menurutnya, delapan dari 10 penduduk Indonesia sudah punya rekening layanan keuangan formal. 

“Tetapi hanya 4 dari 10 penduduk yang yakin dan paham mengenai fitur, manfaat, risiko dan hak-kewajiban atas produk serta jasa keuangan formal yang dipakainya untuk bisa mengambil keputusan keuangan untuk mencapai tujuan keuangannya,” kata Agnes kepada Katadata.co.id, pada 27 Oktober.

Survei nasional yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2022 juga menunjukkan masih ada ketimpangan indeks literasi keuangan antara perkotaan dan di perdesaan. Di perkotaan, tingkat literasinya mencapai 50,52% sedangkan di perdesaan sebesar 48,43%.

Ketimpangan juga terjadi pada tingkat inklusi keuangan antara perempuan dan laki-laki. Indeks inklusi keuangan perempuan lebih rendah yakni 83,88% dibanding laki-laki sebesar 86,28%. 

Menurut Agnes, ketimpangan-ketimpangan ini tidak bisa dibenahi secepat membalik telapak tangan. Meskipun, katanya, pemerintah sudah bergerak untuk mengatasi ketimpangan ini. 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) misalnya, bekerja sama dengan WWB membentuk Koalisi Inklusi Keuangan Digital Perempuan (IKDP). Koalisi ini menjadi wadah lintas sektor untuk mendorong program kerja dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan perempuan Indonesia. 

Program ini menyasar UMKM yang dimiliki dan dipimpin perempuan, baik yang tinggal di perdesaan, kelompok pra-sejahtera, penyandang disabilitas, dan penyintas kekerasan. Yayasan Jalatera merupakan salah satu yayasan yang mendapat dukungan hibah dari IKDP.

Potensi Keuangan Syariah

Menurut survei OJK, indeks literasi keuangan syariah di Indonesia masih sangat rendah yakni 9,14%. Begitu pula dengan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,12%. 

Namun, menurut riset yang dilakukan WWB pada 2022, pengguna rekening syariah perempuan sebesar 3,2% melebihi laki-laki sebesar 2,6%. Sementara pengguna rekening syariah di perdesaan (3,1%) lebih banyak dibanding di perkotaan (2,8%). 

Jika pada rekening konvensional masih ada ketimpangan kepemilikan antara laki-laki dan perempuan dan antara wilayah perkotaan dengan perdesaan. Keuangan syariah justru memiliki peluang untuk mencapai inklusi keuangan sasaran prioritas, utamanya perempuan.

“Biaya menjadi salah satu alasan utama seseorang dalam memilih satu layanan keuangan, berdasarkan wawancara kami ke berbagai pengguna layanan keuangan,” kata Agnes. 

Dia mencontohkan, pada produk pembiayaan. Seseorang akan membandingkan bunga pinjaman konvensional dengan bagi hasil pembiayaan syariah. “Kami melihat ada use-case yang kuat untuk mendukung para pemilik usaha mikro dan ultra-mikro yang membutuhkan akses pembiayaan usaha, terutama perempuan,” kata Agnes.

Selain itu lanskap keuangan syariah Indonesia juga semakin membaik. Menurut OJK, nilai total pembiayaan seluruh jenis akad di Indonesia mencapai Rp507,1 triliun pada April 2023, tumbuh 18,5% dalam setahun (yoy). 

Peluang besar penggunaan keuangan syariah untuk menjembatani ketimpangan literasi dan inklusi keuangan sasaran prioritas juga menjadi perhatian OJK.

Antara 2022 hingga 2023, OJK memperkenalkan program SICANTIKS dan SAKINAH yang menyasar dorongan literasi keuangan syariah, khususnya perempuan. 

Pada program SICANTIKS, OJK mendorong hadirnya para ibu sebagai Duta Literasi Keuangan Syariah yang akan diberikan pembekalan training of trainers (ToT) edukasi keuangan syariah. Selain itu, juga memberikan pelatihan literasi berkelanjutan berbasis komunitas. 

Kepala Departemen Inklusi, Literasi Keuangan, dan Komunikasi OJK, Aman Santosa mengatakan, program SICANTIKS juga melibatkan komunitas ibu-ibu penyandang disabilitas, termasuk yang sedang merintis UMKM. Mereka diberikan pelatihan untuk meningkatkan akses keuangan.

Sementara lewat program SAKINAH, OJK mendorong literasi dan edukasi keuangan syariah yang ditujukan kepada santri, guru/ ustaz, dan ustazah di lingkungan pondok pesantren. 

Aisyiyah, organisasi perempuan di bawah Persyarikatan Muhammadiyah, adalah salah satu mitra program SAKINAH. Aisyiyah memiliki program bernama Sosialisasi dan Literasi Keuangan Digital (SLKD) yang melakukan sosialisasi langsung maupun tidak langsung untuk meningkatkan daya saing anggotanya dalam perekonomian.

Sebelumnya, Aisyiyah yang berkomitmen untuk meningkatkan literasi keuangan digital anggotanya, juga pernah bekerja sama dengan OJK untuk mengembangkan keuangan syariah. Kemudian peningkatan literasi keuangan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Namun, kerja sama ini tidak dilanjutkan karena pandemi Covid-19.

“Layanan dan produk keuangan syariah bisa menjadi pilihan yang lebih aman bagi perempuan anggota Aisyiyah di akar rumput,” kata Arifah Rahmawati, Sekretaris Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan Pimpinan Pusat Aisyiyah saat dihubungi Katadata.co.id pada 28 Oktober.

Namun, dia melanjutkan, yang disayangkan tingkat pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap keuangan syariah masih rendah. “Selain itu, tingkat competitiveness industri keuangan syariah juga masih rendah,” kata Arifah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyebutkan bahwa potensi untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah memang semakin tinggi. Hal ini karena Indonesia memiliki bonus demografi dalam keuangan syariah, mengingat 86,7% dari total penduduk beragama Islam.

“Keuangan syariah diharapkan mampu dengan mudah diterima oleh masyarakat karena produk keuangan syariah saat ini sudah bervariasi. Jumlah pelaku industri juga semakin banyak dan jaringan kantor dan layanan yang semakin tersebar,” kata Friderica Widyasari Dewi kepada Katadata.co.id, pada 27 Oktober lalu.

Selain OJK, Kemenko Bidang Perekonomian lewat Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) juga menyebut, pasar syariah telah semakin besar. Ini artinya, peluang pertumbuhan dalam memperluas pasar yang secara otomatis menambah angka indeks keuangan inklusi dapat lebih dioptimalkan.

Agnes berharap, pemerintah dan para penyedia layanan keuangan dapat bersama-sama menaruh perhatian pada pembentukan, perkembangan, dan lanskap layanan keuangan konvensional dan syariah. 

“Jika bisa berjalan berdampingan, maka tentu bisa meningkatkan potensi keuangan syariah dalam mewujudkan inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi perempuan,” kata Agnes Salyanty.