Waketum PPP: Kami Yakin Survive di Pemilu 2024, Patahkan Temuan Survei

Pemilu 2019 menjadi pesta demokrasi yang tidak mudah bagi Partai Persatuan Pembangunan. Kasus hukum yang menjerat Ketua Umum partai jelang pemilu membuat akar rumput partai goyang. Namun, PPP menunjukkan eksistensi dengan tetap menjadi partai yang lolos ke Senayan dengan perolehan 4,4% suara. 

Pada pemilu 2024 sejumlah lembaga survei kompak memprediksi PPP tak lolos ke parlemen. Survei terbaru Litbang Kompas yang dirilis akhir Mei 2023 menunjukkan partai yang berdiri sejak 1973 ini diprediksi hanya meraup 2,9% suara. 

Dalam wawancara khusus dengan Katadata.co.id, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengatakan partainya tak gentar dengan hasil survei. Bahkan ia meyakini PPP kini berada dalam posisi terbaik untuk kembali menjadi partai besar yang telah memiliki sejarah panjang dalam pesta demokrasi di Indonesia.

Keyakinan Arsul diperkuat dengan sikap PPP yang telah lebih awal menyatakan dukungan pada salah satu capres dalam pilpres. Menurut Arsul, partai memiliki cukup waktu untuk melakukan pendekatan kepada konstituen untuk tetap setia memilih PPP di bilik suara. 

Bagaimana strategi PPP dalam menghadapi Pemilu 2024? Bagaimana PPP menyiapkan diri keluar dari tantangan parliamentary threshold 4%? Berikut wawancara khusus tim Katadata dengan Arsul Sani yang juga merupakan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2019-2024.

Pada Pemilu 2024 pemilihan legislatif dilakukan serentak dengan pemilihan presiden. Bagaimana PPP melihatnya? Apakah menjadi tantangan tersendiri bagi partai?

Sebetulnya kalau kami bicara tentang pemilu waktu yang bareng antara pileg dan pilpres itu kan bukan hanya 2024 saja, 2019 kami sudah mengalaminya. Kalau dari sisi penyelenggara pemilu misalnya mengakibatkan kelelahan yang luar biasa, banyak penyelenggara di level paling bawah di TPS seperti KPPS sampai meninggal itu  menjadikan sebuah pembelajaran. 

 Bagi partai pengalaman 2019 membuat kami lebih memperhatikan beberapa hal seperti saksi harus sebanyak mungkin. Idealnya di setiap TPS itu secara bergantian antara 3 sampai 4. Kalau bisa 5 lebih bagus. Agar kemudian pemilunya berlangsung dengan baik saat pelaksanaan dan perhitungan. Proses perhitungan itu yang seringkali kami anggap sebagai paling menentukan.

Seberapa optimis PPP menghadapi pemilu 2024?

Kami terus terang saja belajar dari pemilu 2019, kami melakukan perbaikan. Apa yang kami perbaiki? Tentu pertama kebijakan partai. Kemudian yang kedua perilaku para aparatur partai termasuk yang duduk di DPR RI di DPRD Provinsi, hingga kabupaten dan kota. Kami melakukan proses persiapan yang lebih awal.

Dalam hal kebijakan partai kami berusaha agar sedapat mungkin kebijakan partai itu tidak dipersepsikan bertabrakan, berbeda jauh dari konstituen dan akar rumput partai.Yang kedua, kebijakan partai harus bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintahan yang kami pandang kontraproduktif dengan kepentingan umat islam dan dengan kepentingan bangsa secara umum. 

Saya kasih contoh misalnya ketika ramai soal draf rancangan peta jalan pendidikan nasional yang menghilangkan kata agama, iman dan takwa, dan lain sebagainya, nah itu tugas kami untuk lakukan koreksi meskipun kami ada di dalam koalisi pemerintahan. Di samping itu saya kira juga sebagaimana partai lainnya kami juga harus tetap kritis walaupun ada di pemerintahan.

Sebagai partai dengan konstituen utama muslim, apa isu yang menjadi prioritas PPP?

Saya ingin cerita sedikit, dulu pada Pilpres 2019 ketika PPP menetapkan bersama Pak Jokowi yang berpasangan dengan Kyai Ma’ruf Amin kami mengajukan dua klaster program. Apa itu? Yang pertama adalah klaster program penguatan lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren serta tempat-tempat ibadah. Intinya adalah agar pemerintah mengalokasikan baik anggaran, maupun sumber daya, untuk terus meningkatkan kualitas dan juga kuantitas lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren.

Pada dasarnya lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren itu mandiri. Tetapi kalau didukung dengan alokasi anggaran yang lebih baik dari pemerintah atau ada ikhtiar pemberdayaan yang lebih baik, lebih masif dari pemerintah itu akan lebih bagus lagi

Yang berikut nya pada periode yang lalu PPP menginisiasi RUU pondok pesantren. Nah ini kan kami harus terus kawal supaya itu tidak berhenti di level Undang-undang saja, tapi juga pada peraturan di bawah Undang-undang dan juga tentu adalah dukungan anggarannya. Ada satu hal lagi yang saya kira kami masih akan terus perjuangkan yakni RUU minuman beralkohol. Ini RUU yang diinisiasi oleh PPP. Memang kemudian banyak yang mengkritisi ketika yang  kami pakai itu judulnya adalah RUU larangan minuman beralkohol, yang disarankan kemudian RUU pengendalian minuman beralkohol.

Yang kedua adalah penguatan ekonomi keumatan. Ini sebetulnya sudah dilaksanakan juga oleh pemerintah dengan berbagai program, termasuk ya KUR, dan kemudian pinjaman bergulir dan lain sebagainya. Tetapi ini ke depan kami ingin agar ini terus meningkat lah.

PPP selama ini diidentikkan dengan partai orang tua sedangkan pemilu 2024 nanti akan diikuti oleh lebih banyak pemilih dari kelompok muda. Bagaimana PPP menyikapi situasi ini?

Saya kira gini setelah selesai Pemilu 2019 kami itu serius menggarap pemilih milenial dan Gen Z. Kami tahu pada pemilu 2024 akan didominasi kelompok muda. Mau tidak mau PPP dan semua partai memberikan atensi. Hanya tentu PPP harus mengambil segmen yang berbeda. Artinya segmen yang kami ambil adalah generasi milenial termasuk gen z yang sehari-harinya itu lebih dekat dengan lingkungan keagamaan.

Kalangan santri, para pelajar islam, dan lain sebagainya akan menjadi lebih fokus kami. Bukan berarti kami meninggalkan pemilih milenial atau gen z yang tidak ada di lingkungan santri, itu tetap kami garap. Tetapi kalau kami fokusnya di lingkungan yang non santri apalagi yang ada di perkotaan, barangkali kami harus berkompetisi lebih keras dengan partai-partai yang lain. Maka kami tentu harus juga memahami bahwa lebih baik kami bisa berkompetisi yang secara kultural itu lebih dekat dengan lingkungan kepartaian kami, PPP.

Dengan strategi ini apakah PPP akan mempertahankan pemilih konvensional?

Pemilih tradisionalnya iya, tetapi memperluas garapannya tidak hanya pada yang usia atau generasi baby boomer. Jadi milenialnya termasuk gen z-nya kami garap. Hanya tentu kemudian pilihan gen z-nya yang ada di mana, barangkali yang ada di rural area, di luar perkotaan, itu lebih menjadi fokus. Secara kultur memang lebih dekat di lingkungan lembaga pendidikan keagamaan, dan pondok pesantren.

Daerah mana yang akan menjadi garapan utama PPP di Pemilu 2024. Apakah akan fokus di daerah Jawa?

Kalau bicara dalam arti persentase, suara total yang diperoleh PPP antara di Jawa-Madura, dengan yang di luar Jawa-Madura itu memang berbeda. Ini memang karena jumlah penduduk pulau Jawa dan Madura itu lebih banyak. Tetapi juga tidak terlalu jomplang. Barangkali suara total PPP itu ada pada kisaran 55-60 persen itu ada di Jawa-Madura.

Di luar itu juga ada daerah yang PPP itu lumayan dominan. Di NTB misalnya. Di NTB itu 2019 PPP itu masuk posisi 3 besar partai yang ada di sana. Daerah lain yang kepercayaan masyarakat terus tumbuh ada di Aceh, di sebagian Riau, kemudian di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan.

PPP  sudah berdiri 40 tahun dan sekarang banyak partai islam muncul. Apa yang menjadi pembeda PPP dengan partai berbasis islam lainnya?

Pertama kalau bicara partai Islam dan ukurannya adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta asas kepartaian itu sebenarnya tinggal PPP saja. Yang lain misalnya teman-teman kami PKB, PAN, itu partai nasionalis yang memang juga memperjuangkan aspirasi umat islam. PKS juga sudah menjadi partai terbuka sehingga tinggal PPP yang partai islam. Kalau  dibandingkan dengan partai lain termasuk yang ada di non parlemen ada persamaannya dengan PBB.

Tapi kalau ditanya apa perbedaannya yang jelas perbedaannya adalah kami merupakan partai lama sudah jelas positioningnya dalam persoalan hubungan relasi antara islam dan negara. Itu sudah jelas. Kami tidak sedang mencari-cari lagi dan tidak terpengaruh dengan paham transnasional yang masuk. Itu tercermin tidak hanya dalam ucapan ya, kami sudah selesai sampai penerapan. 

Kami tidak ingin ya pada level DPP ngomong empat konsensus bernegara, tapi di bawah masih bicara soal misalnya khilafah, islam, dan lain sebagainya. Ini buat kami sudah selesai. Kalau soal persoalan kritis misalnya dalam penegakan hukum memang kami lakukan bukan semata-mata karena Islamnya, itu karena prinsip keadilan saja. Hal yang sama akan kami suarakan kalau itu terjadi juga terhadap non Islam sekalipun.

Dulu pendekatan PPP ke konstituen lewat dai dan ustadz yang terafiliasi dengan PPP, sekarang bagaimana?

Yang dulu tentu masih ada, banyak ustad-ustad, bahkan kalau di dapil saya itu banyak pondok-pondok yang masih mengidentifikasikan diri secara terang-terangan dengan PPP, masih pasang lah bendera PPP. Itu masih banyak tetapi kan tentu tidak cukup lagi karena zaman sudah berubah. Maka pendekatannya juga berubah tetapi enggak beda dengan partai-partai lain. Barangkali bedanya hanya dalam bentuk pilihan. Misal pentas seni PPP ya ada juga pentas seninya, kadang-kadang kami panggil band. Tetapi yang membedakan tentu kami memilih lagu-lagunya, kami juga mengatur cara berpakaian anggota band dan penyanyinya.

Bila ada pesta seni atau pesta budaya, itu enggak cuman soal hadroh, atau irama gambus saja, ada juga kan misalnya kalau yang saya pernah bikin itu kan film-film pendek dan segala macam. Bedanya apa? hanya kami barangkali temanya kami lebih dispesifikan. Misalnya kalau kami bicara tentang kehidupan remaja, ya kami kasih lah topik-topik tertentu yang enggak sekuler atau yang bentuk relasi atau hubungan yang bebas. Pendekatan kami tetap pendekatan Wali Songo  kira-kira kan seperti itu.

Sejumlah lembaga survei memprediksi PPP tidak lolos parliamentary threshold pemilu 2024. Bagaimana PPP melihatnya?