Pro Kontra Pilkada di Tengah Optimistis Presiden Terhadap Pandemi

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak penundaan pilkada di masa pandemi
Image title
Oleh Dini Hariyanti - Tim Publikasi Katadata
4 Oktober 2020, 13:00
Proses simulasi pemungutan suara pemilihan serentak 2020 di Jakarta, Rabu (22/7/2020). Simulasi tersebut digelar untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait proses pemungutan dan penghitungan suara Pilkada serentak 2020 yang akan dilaksanakan pada
Adi Maulana Ibrahim|Katadata

Di tengah terus merebak penularan virus Covid-19, muncul pro dan kontra yang tengah hangat, yakni perihal Pilkada Serentak 2020. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyatakan, pilkada akan tetap diselenggarakan. Alhasil, keputusan ini mendapat respon beragam dari sejumlah pihak, salah satunya Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mendesak penundaan.

Peneliti ICW Ego Primayogha menuturkan, pelaksanaan pilkada di tengah pandemi yang semakin memburuk akan menyebabkan berbagai dampak negatif. Salah satunya adalah ancaman terhadap kesehatan warga. Sejumlah aktivitas dalam proses pilkada akan menimbulkan kerumunan orang. Proses kampanye, misalnya, akan melibatkan banyak orang. Selain itu, perhitungan suara juga akan melibatkan cukup banyak pihak sehingga maka risiko penularan Covid-19 semakin tinggi.

Selain itu, imbuh Ego, praktik kecurangan semakin rawan terjadi. Praktik-praktik politik uang ditengarai semakin marak di tengah kondisi pandemi. Di tengah pandemi, banyak warga yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Permasalahan ini dialami berbagai lapisan masyarakat.

 

“Belum lagi, bantuan sosial yang diberikan pemerintah juga tak selalu lancar. Kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh para kandidat untuk melakukan praktik vote buying. Kandidat memberikan hal mendesak yang dibutuhkan warga guna mendapatkan suara,” ucap Ego dalam siaran persnya.

Dampak lain ialah risiko partisipasi warga dalam memilih yang justru menurun. Kemungkinan warga enggan berpartisipasi karena besarnya risiko penularan. Rendahnya partisipasi warga akan menurunkan kualitas dari pilkada itu sendiri, sekaligus mencerminkan terdapat permasalahan di balik prosesnya.

ICW menyatakan, jalan untuk menunda pilkada sangat terbuka lebar. Dalam penjelasan Pasal 201A ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) no 2 tahun 2020 ikut menegaskan bahwa pilkada dapat ditunda dan dijadwalkan kembali apabila pandemi Covid-19 belum berakhir.

“Keputusan untuk tetap melaksanakan Pilkada juga menjadi janggal apabila melihat pemilihan kepala desa (pilkades) yang diputuskan untuk ditunda dengan alasan keselamatan warga, sementara pilkada tetap dijalankan,” kata Ego.

Optimistis

Berdasarkan data terakhir per 2 Oktober 2020, Indonesia berada di posisi ke-23 secara global berkenaan dengan jumlah kasus positif Covid-19. Terkait pandemi ini, Presiden Joko Widodo mengimbau agar masyarakat Indonesia tetap mempertahankan rasa optimis bahwa Indonesia dapat segera melalui tantangan virus corona.

“Ini harus kita ambil hikmahnya agar kita juga tetap optimistis dan tidak kehilangan harapan. Sekali lagi saya tegaskan, kita harus optimistis,” ucap Jokowi dikutip dari Setkab.go.id, Minggu (4/10/2020).

Terdapat sejumlah negara yang juga berpenduduk banyak memiliki jumlah kasus positif Covid-19 yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Contohnya, Amerika Serikat di urutan pertama (7.495.136 kasus), disusul India (6.397.896 kasus), Brasil (4.849.229 kasus), dan Rusia (1.194.643 kasus).

Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman menyatakan, Pilkada 2020 akan tetap digelar sesuai jadwal. Fadjroel mengatakan, negara lain di dunia yang tetap menjalankan pemilu di tengah pandemi corona. Amerika Serikat (AS) misalnya, akan menggelar pemilihan presiden pada November 2020 mendatang. Menurut dia, Indonesia bisa menjadikan hal ini sebagai contoh. "Pilkada di masa pandemi bukan mustahil. Negara-negara lain seperti Singapura, Jerman, Prancis, dan Korea Selatan juga menggelar Pemilihan Umum di masa pandemi," katanyadalam keterangan pers, Senin (21/9).

Pemilu di Saat Pandemi

 

Istana mengingatkan, yang terpenting protokol kesehatan harus dijalankan secara ketat di dalam tiap tahapan Pilkada 2020. Hal ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadi lonjakan penyebaran atau klaster saat Pilkada digelar. "Pilkada harus dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan ketat disertai penegakan hukum dan sanksi tegas," kata Fadjroel.

Masyarakat dapat mencegah penyebaran virus corona dengan menerapkan 3M, yaitu: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak sekaligus menjauhi kerumunan. Klik di sini untuk info selengkapnya.
#satgascovid19 #ingatpesanibu #pakaimasker #jagajarak #cucitangan

Video Pilihan

Artikel Terkait