Jokowi Didesak Lakukan Moratorium Tambang Timah

Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang 2004-2014 terdapat kerugian negara dari kegiatan tambang timah di Bangka Belitung sebesar Rp 68 triliun.
Anggita Rezki Amelia
Oleh Anggita Rezki Amelia
25 September 2017, 18:16
jokowi
ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Presiden Joko Widodo bersiap memimpin rapat terbatas tentang perkembangan implementasi program pengentasan kemiskinan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (25/7). Presiden menekankan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di masyarakat dan pelaksan

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bangka Belitung meminta Presiden Joko Widodo untuk moratorium tambang timah di Bangka Belitung. Alasannya kegiatan tambang itu lebih banyak memberikan mudarat dibandingkan keuntungan bagi negara ataupun masyarakat.

Direktur Eksekutif Walhi Bangka Belitung Ratno Budi mengatakan kegiatan tambang di laut Bangka Belitung ini mengakibatkan kehancuran ekosistem pesisir. Alhasil dari 45 ribu nelayan tradisional yang ada, kini 16 ribu tidak bisa melaut. Padahal mengacu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2010, salah satunya hak masyarakat pesisir adalah laut yang bersih dan sehat.

Selain di laut, kegiatan tambang ini juga ada yang di darat. Ini menyebabkan lahan produktif di Bangka Belitung semakin menyusut. Bahkan saat ini ada 1.053.253,19 hektar atau 62% dari luas daratan berstatus kritis. Akibatnya, daerah ini memenuhi kebutuhan pangannya dari daerah seperti Sumatera Selatan dan Jawa Timur.

Alasan lainnya adalah masih banyaknya lahan yang belum berstatus bersih. Berdasarkan data koordinasi dan supervisi KPK terkait sektor minerba, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bermasalah (Non-CnC) jumlahnya mencapai 601 IUP atau sekitar 55% dari total 1085 IUP. 

Selain itu ada potensi kerugian negara dari kegiatan itu. Mengacu temuan dari Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang 2004-2014 terdapat kerugian negara dari kegiatan tambang timah di Bangka Belitung sebesar Rp 68 triliun. Kerugian itu bersumber dari pajak, biaya reklamasi, royalti, pajak ekspor, dan penerimaan non pajak. 

Kerugian itu lebih besar daripada dana bagi hasil (DBH) yang diterima daerah. Sejak 2015 hingga kini, DBH Bangka Belitung hanya Rp 383,87 miliar, dengan rerata tiap tahun sebesar Rp 127,95 miliar. Di sisi lain pendapatan iuran tetap dari kegiatan tambang hanya sebesar Rp 117,85 miliar. Adapun pembayaran royalti sebesar Rp 266,02 miliar.  

Dari segi sosial, kegiatan tambang itu juga memunculkan konflik. Selama 10 tahun sejak 2003, tercatat setidaknya 34 kasus konflik antara masyarakat nelayan dengan Ponton Isap Produksi (PIP) yakni kapal isap produksi yang merupakan mitra dari PT Timah.

Dampak negatif lainnya adalah banyak lahan yang sudah tidak produktif, tapi tidak direklamasi. Sampai saat ini setidaknya ada sekitar 20 ribu lubang tambang timah di Bangka Belitung yang masih menganga. Lubang-lubang ini  merenggut nyawa penduduk setempat. 

Dari tahun 2003-2006, setiap tahunnya 50-150 jiwa meninggal akibat lubang tambang timah yang masih menganga itu. Jumlah korban pun tiap tahunnya semakin bertambah, ini membuat Ratno prihatin sebab yang menjadi korban adalah masyarakat kecil.

Untuk itu, Ratno meminta pemerintah daerah dan Presiden Joko Widodo bisa memoratorium kegiatan tambang timah di Bangka Belitung. "Walhi mendorong tidak hanya Gubernur yang keluarkan moratorium, tapi juga Presiden Jokowi," kata dia dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (25/9).

Video Pilihan

Artikel Terkait