Luhut Sebut Kemungkinan PTT EP Keluar dari Konsorsium East Natuna

"Saya belum tahu, bisa saja kalau dia keluar," kata Luhut.
Anggita Rezki Amelia
23 Mei 2017, 15:15
Luhut
Arief Kamaludin|KATADATA

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman belum bisa memutuskan kelanjutan hak pengelolaan PTT EP di Blok East Natuna. Nasib perusahaan energi asal Thailand itu akan ditetapkan setelah ada keputusan pengadilan mengenai kasus pencemaran minyak Montara di perairan Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan masih menunggu keputusan pengadilan mengenai kasus pencemaran minyak tersebut. Namun, tidak tertutup kemungkinan PTT EP tidak ikut konsorsium East Natuna. "Saya belum tahu, bisa saja kalau dia keluar," ujar dia di Jakarta, Selasa (23/5).

(Baca: Pemerintah Evaluasi Posisi PTT EP di East Natuna Akibat Kasus Montara)

Saat ini PTT EP menjadi pemegang konsorsium di Blok East Natuna bersama PT Pertamina (Persero) dan ExxonMobil. Blok tersebut belum menandatangani kontrak pengelolaan karena masih menunggu kajian pasar dan teknologi selesai.

Deputi I Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman Arif Havas Oegroseno juga mengatakan hal serupa. Ia belum  mengetahui sikap pemerintah terkait status PTT EP di East Natuna sebelum putusan pengadilan keluar. "Kami menunggu saja hasil pengadilan," kata dia. 

(Baca: Luhut  Desak Australia Selesaikan Pencemaran Minyak Montara)

Seperti diketahui, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas kasus tumpahan minyak Montara kepada tiga pihak pada 3 Mei lalu. Ada tiga pihak yang digugat pemerintah. 

Pihak pertama adalah The Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Australasia (PTT EP AA) yang berkedudukan di Australia. Kemudian The Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) dan The Petroleum Authority of Thailand Public Company Limited (PTT PCL) yang berkedudukan di Thailand.

(Baca: Kasus Minyak Montara, Pemerintah Tuntut Ganti Rugi Rp 27 Triliun)

Adapun tuntutan ganti rugi sebesar Rp 27,4 triliun itu terdiri dari dua komponen.  Pertama, komponen ganti rugi kerusakan lingkungan sebesar Rp 23 triliun dan biaya untuk pemulihan kerusakan lingkungan sebesar Rp 4,4 triliun. Selain itu, pemerintah juga meminta penyitaan aset ketiga perusahaan tersebut sebagai bentuk jaminan.

Video Pilihan

Artikel Terkait