SKK Migas Bisa Telurusi Data Pemegang Saham Kontraktor

Menurut Amien, akses ini diperlukan oleh SKK Migas dalam verifikasi perusahaan terkait wilayah kerja migas dan vendor hulu migas.
Arnold Sirait
9 Maret 2017, 19:22
Amien Sunaryadi dan pejabat kemenkumham
SKK Migas

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melakukan kerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Dengan kerja sama ini SKK Migas bisa menelurusi data perusahaan kontraktor hulu migas beserta vendornya. 

Kerja sama ini disepakati dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi dan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham Aidir Amin Daud. Penandatangan MoU ini dilakukan di Kantor Kemenkumham, Rabu kemarin (8/3).

“Ini menjadikan SKK Migas dapat mengakses data-data Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham dari semua perseroan terbatas di Indonesia,” kata Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi kepada Katadata, Kamis (9/3).

(Baca: ESDM Limpahkan Penagihan Tunggakan Kontraktor ke SKK Migas)

Menurut Amien, akses ini diperlukan oleh SKK Migas memverifikasi perusahaan yang mengelola wilayah kerja migas dan vendor hulu migas. Verifikasi sangat penting sebagai upaya untuk memastikan kontraktor dan vendor hulu migas menjalankan kewajibannya.

Apalagi pada 2015 lalu, SKK Migas pernah memiliki kasus dengan 15 perusahaan migas yang tidak melaksanakan kewajibannya. Perusahaan-perusahan ini tidak menyelesaikan komitmen yang telah disetujui seperti pembayaran bonus tandatangan (signature bonus). “Kasus ini belum selesai. Kami belajar dari situ juga,” ujar Amien.

Selain kasus tersebut, ada 121 kontraktor yang belum memenuhi kewajibannya sesuai kontrak PSC (production sharing contract). Ini berarti sekitar 87 persen kontraktor migas di Indonesia yang bermasalah. Sebagian merupakan kontraktor blok-blok yang sudah lama berkontrak dengan pemerintah. Hal ini terungkap dalam data Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) yang salinannya diperoleh Katadata.

(Baca: Tak Jalankan Kewajiban, 15 Perusahaan Migas Dapat Teguran)

KPK merangkum, ada empat kewajiban keuangan yang belum diselesaikan 121 kontraktor tersebut. Pertama, tagihan bonus tanda tangan (Signature Bonus), sebagai bentuk kompensasi penetapan pemenang blok migas setelah persetujuan kontrak oleh pemerintah. 

KeduaEquipment and Service Bonus atau kewajiban kontraktor untuk menyediakan dana peralatan dan jasa. KetigaWorking Advance atau kewajiban kontraktor untuk menempatkan dana sebelum dimulainya rencana kerja tahunan untuk keperluan SKK Migas. KeempatPerformance Bond atau jumlah dana sebagai jaminan pelaksanaan untuk kepentingan pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal (Ditjen) Migas Kementerian ESDM, terkait kegiatan komitmen pasti.

(Baca: KPK Ungkap Potensi Kerugian Negara Rp 46 Triliun di Sektor Energi)

Selain empat kewajiban tersebut, KPK juga menyoroti masalah lain. Banyak kontraktor yang belum memenuhi Environmental Based Assessment (EBA) atau kewajiban untuk melakukan kajian dasar kelayakan lingkungan pada saat permulaan kegiatan kontraktor.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait