Kena PPN, Harga Bahan Baku Makanan Berpotensi Naik

Produsen akan menaikkan harga sebagai bentuk kompensasi pengenaan PPN
Image title
Oleh
6 Agustus 2014, 18:46
Inflasi
Donang Wahyu|KATADATA
KATADATA | Donang Wahyu

KATADATA ? Harga bahan baku makanan dan minuman berpotensi mengalami kenaikan akibat keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan sejumlah pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2007.

Keputusan tersebut menyebabkan produk strategis hasil pertanian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen. ?Pastinya akan langsung berdampak pada bahan baku,? kata Adhi S Lukman, Ketua Ketua Asosiasi Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman, di Jakarta Rabu (6/8).

Akibatnya, menurut Adhi, produsen akan menaikkan harga sebagai bentuk kompensasi pengenaan PPN. Di sisi lain, kenaikan tersebut juga akan langsung merugikan bagi petani karena tidak ada keseimbangan harga.

?Jika pengusaha besar dan menengah bisa menutupi biaya tersebut dengan kompensasi menaikkan harga, bagi petani hal itu akan menjadi biaya langsung,? ujarnya.

Pada Februari lalu, MA memutuskan membatalkan sejumlah pasal dalam PP Nomor 31 Tahun 2007 yang mengatur tentang impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari PPN. Akibatnya, produk pertanian strategis dikenakan PPN sebesar 10 persen.  

Pengenaan pajak tersebut, menurut Adhi, dikhawatirkan dapat meningkatkan impor bahan baku lantaran tidak adanya keseimbangan harga. ?Seperti impor  jagung nol persen impornya, terus produk lokal kena 10 persen. Kan tidak imbang,? tuturnya.

Dia memprediksi dampak dari aturan ini akan membuat pertumbuhan industri bahan makanan dan minuman akan melambat pada kuartal III-2014. Di samping akibat pembatasan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar, serta kecenderungan perlambatan permintaan setelah lebaran.

Adhi berharap pemerintahan baru dapat meninjau ulang atau merevisi aturan ini. ?Karena kalau tidak, dampaknya akan besar sekali. Khususnya bagi petani yang kecil dan pengusaha kecil,? ujarnya.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan  Wahyu Tumakaka membenarkan bahwa pengenaan PPN 10 persen produk pertanian yang termasuk barang strategis sudah mulai diberlakukan sejak ketetapan keputusan MA pada  25 Februari lalu. ?Iya sudah berlaku sejak keputusan MA dibuat,? ujarnya saat dihubungi Katadata Rabu (6/8).

Menurut Wahyu, keputusan MA terkait pembatalan pembebasan PPN tidak hanya berkaitan dengan keputusan ekonomi saja, tetapi ada konsiderat hukum yang menjadi pertimbangan MA. Jadi tidak bisa jika hal itu dikaitkan dengan penerimaan negara atau peningkatan impor jika keputusan ini diberlakukan.

Menurutnya keputusan ini tidak akan berdampak signifikan terhadap lonjakan impor bahan makanan dan minuman. Tergantung apakah produk makanan dan minuman merupakan barang strategis atau bukan. ?Kalau dicoret dari barang strategis kena PPN impor,? jelasnya.

Reporter: Rikawati
Editor: Arsip
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait