Forum Orang Tua Mahasiswa Minta Bantuan DPR untuk Atasi Konflik di ITB
Konflik antara Forum Dosen Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan pihak rektorat belum menemui solusi. Masalah ini dimulai dengan adanya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menilai pengelolaan anggaran SBM ITB tidak sesuai statuta ITB.
Melihat persoalan yang tak kunjung menemukan titik akhir, Forum Orang Tua Mahasiswa (FOM) SBM ITB menemui Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk meminta kejelasan mengenai pendidikan anak mereka. Sebab, sebelumnya FOM SMB ITB telah memberikan ultimatum kepada pihak rektorat agar menyelesaikan masalah ini, tetapi hingga tenggat yang ditentukan pada 18 Maret 2022 lalu, masalah tak kunjung menemukan solusi.
Ali Nurdin, salah satu perwakilan FOM SBM ITB, saat Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi X DPR menjelaskan kondisi yang mereka alami karena terimbas konflik antara Forum Dosen SBM ITB dengan pihak rektorat.
“Kami berharap, kami tidak perlu sampai melakukan upaya hukum. Tapi apabila mutu pendidikan bagi anak-anak kami berkurang, kami sebagai orang tua memiliki kewajiban untuk mempertahankan hak-hak kami,” kata Ali.
Pada surat sebelumnya, FOM SBM ITB telah meminta pihak Majelis Wali Amanat (MWA) sebagai lembaga tertinggi yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum di ITB agar mengeluarkan sikap untuk membawa SBM ITB kembali ke status quo, serta mengembalikan kualitas pendidikan SBM ITB seperti sedia kala, sebelum adanya konflik.
Selain itu, meminta Rektor ITB membuat aturan untuk menganulir peraturan yang baru dibuat, agar kembali mengacu pada kebijakan sebelumnya sehingga SBM ITB memiliki hak swakelola.
FOM SBM ITB juga meminta MWA membentuk tim khusus yang terdiri dari MWA ITB, senat akademik, dan SBM ITB. Bahkan jika diperlukan, menambahkan perwakilan dari masyarakat atau orang tua mahasiswa, untuk melakukan evaluasi kebijakan pengelolaan pendidikan di SBM ITB.
FOM SBM ITB juga mengaku telah berupaya untuk menemui pihak rektorat ITB untuk menyampaikan aspirasi mereka, tetapi belum membuahkan hasil positif.
“Kenapa kami seakan-akan berada di belakang dosen? Bukan itu tujuan kami. Kami pengin ketemu rektor, tidak pernah ketemu. Tidak perlu lama-lama, lima menit cukup kok. Tapi kami tidak bisa ketemu,” ujar perwakilan FOM SBM ITB lainnya, Liston Hutagalung.
Merespon keresahan para orang tua mahasiswa, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, berjanji mengundang Rektor ITB, Reini Djuhraeni Wirahadikusumah, untuk mendengarkan penjelasan lebih lengkap mengenai persoalan ini. Ia berharap, kehadiran Reini nanti dapat memfasilitasi penyelesaian permasalahan di SBM ITB.
Hetifah juga berjanji akan membawa aspirasi FOM SBM ITB kepada pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Dikti) agar dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
“Komisi X DPR RI meminta pelaksanaan proses pendidikan belajar mengajar SBM ITB tetap berjalan sebagaimana standar dan kualitas yang sudah ditetapkan,” ujar Hetifah saat menutup rapat.
Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi X DPR, Elnino M. Husein Mohi. Ia meminta semua pihak yang berkepentingan agar duduk dan menggelar dialog dalam sebuah forum bersama. Bahkan jika diperlukan turut mengundang Kemendikbud Ristek serta DPR.
“Ini mesti selesai agar mahasiswa di SBM ITB lebih tenang,” kata Elnino dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Forum Orang Tua Mahasiswa (FOM) SBM ITB, di Gedung DPR, Senin (21/3).
