Erick Thohir: Kasus Garuda Hasil Program Bersih-bersih BUMN
Kejaksaan Agung telah mengumumkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat di PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk., yaitu mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar dan pemilik PT Mugi Rekso Abadi (MRA), Soetikno Soedarjo.
Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung memperkirakan korupsi yang diduga dilakukan para tersangka pada era 2005-2014 itu, telah menimbulkan kerugian negara hingga Rp 8,8 triliun.
Terkait penetapan tersangka terhadap dua petinggi tersebut, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari program Bersih-Bersih BUMN. Program ini merupakan bentuk kolaborasi antara Kementerian BUMN dan aparat penegak hukum, serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Ini bukan program seperti kita hanya ingin menangkap, tetapi yang terpenting, bagaimana program ini memperbaiki sistem yang ada di perusahaan BUMN dan Kementerian BUMN," jelas Erick di dalam konferensi pers di Lobby Utama Gedung Kartika Kejaksaan Agung, Senin (27/6).
Menurut Erick, tindakan konkrit seperti penegakan hukum akan menjadi bukti komitmen bersama untuk menghasilkan perbaikan mendasar. Sebab Erick melihat kasus korupsi selalu terjadi setiap tahun, untuk itu diperlukan upaya kolaborasi untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana tersebut. Salah satunya, melalui perbaikan sistem. "Sehingga bisa jalan kontinu jangka panjang," jelasnya.
Melalui penindakan terhadap kasus di Garuda ini, Erick menegaskan, ke depannya tidak boleh lagi ada BUMN yang menjalankan usaha dengan proses bisnis yang buruk. "Proses bisnis yang baik harus menjadi landasan di perusahaan BUMN," katanya.
Sebab, Erick menginginkan BUMN hadir dalam mengintervensi ketidakseimbangan ekonomi.
