Sistem Kerjasama Migas Non-Konvensional Akan Diubah

KATADATA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana untuk mengubah sistem kontrak untuk minyak dan gas bumi (migas) non-konvensional. Perubahan kontrak ini diharapkan bisa membuat investor tertarik untuk mengembangkan migas non konvensional seperti gas metana batu bara (coal bed methane/CBM) dan shale gas.

Menurut Kepala Unit Pengendalian Kinerja Kementerian ESDM Widhyawan Prawiraatmadja, sistem kontrak bagi hasil sudah tidak tepat lagi untuk diterapkan pada industri migas non konvensional. Akibatnya proyek migas non-konvensional masih belum bisa optimal.

Saat ini sudah ada 54 proyek kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) CBM. Namun hanya sedikit yang masih dikembangkan oleh KKKS, sedangkan sisanya ‘mati suri’. Belum lagi yang mengancam akan keluar dari Indonesia. Bahkan, belum ada satu pun investor tertarik menggarap proyek shale gas.

Makanya perlu adanya perubahan yang dilakukan agar iklim investasi menarik di mata investor. "Kalau tidak jalan kan berarti ada sesuatu. Ada salah satu ketentuan (kontrak kerjasama) yang kami perbaiki," ujar Widhyawan di Kementerian ESDM, beberapa waktu lalu.

Selama ini sistem kontrak kerja sama migas non-konvensional disamakan dengan migas konvensional, yakni dengan kontrak bagi hasil produksi atau production sharing contract (PSC). Saat itu pemerintah belum memiliki acuan kontrak kerjasama untuk migas non konvensional.

Ternyata dalam perjalannya, sistem PSC dianggap tidak ideal untuk diterapkan pada perusahaan migas non-konvensional. "Misalnya CBM. Kalau masih tahap dewatering, gasnya yang mengalir masih sedikit. Itu harus diapakan? Kalau menunggu profil produksi lengkap untuk menjadi Plan Of Development (rencana pengembangan), akan repot dan lama," ujar dia.