Sistem Kerjasama Migas Non-Konvensional Akan Diubah

Untuk mengubah sistem kontrak ini, Kementerian ESDM dan pelaku industri migas tengah berdiskusi mengenai sistem yang tepat digunakan untuk migas non konvensional. Salah satu yang akan didiskusikan juga adalah besaran porsi pembagian antara pemerintah dan kontraktor.

"Indonesia Petroleum Association (IPA) kerjasama dengan Kementerian ESDM mencari skema yang menunjang supaya investasi baik. CBM butuh banyak hal yang berbeda dengan konvensional. Untuk bisa akomodasi aturan harus di-adjust," ujar dia.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amin Sunaryadi menyadari bahwa sistem kerja sama untuk industri migas non konvensional saat ini kurang tepat. Ini menjadi salah satu penyebab investor kurang tertarik pada industri ini. Kinerja perusahaan migas non-konvensional pun tidak sebaik perusahaan migas konvensional.

SKK Migas juga masih mengkaji sistem kerja sama seperti apa yang paling tepat untuk industri ini. "Sedang dibahas bagaimana sistem kerja sama yang tepat bagi perusahaan migas non konvensional," ujar dia.

Akhir tahun lalu sebenarnya pemerintah telah menjanjikan insentif dan mengubah kontrak agar lebih menarik bagi investor. Namun, hal ini belum juga terealisasi hingga sekarang. Padahal pengembangan migas non konvensional sangat potensial. Pengembangan shale gas di Amerika Serikat mampu membuat harga minyak turun, karena pasokan dunia melimpah. Terlebih untuk Indonesia yang telah mengalami defisit migas.

Data Kementerian ESDM menyebut potensi migas nonkonvensional sebenarnya lebih besar dari yang konvensional. Potensi shale gas Indonesia diperkirakan mencapai 574 triliun kaki kubik (TCF), lebih besar jika dibandingkan CBM yang mencapai 453,3 TCF dan gas konvensional yang hanya sebesar 153 TCF.