Gubernur Maluku Minta Hentikan Kegaduhan Blok Masela

KATADATA - Bukan cuma Presiden Joko Widodo yang tidak senang dengan kegaduhan seputar pembahasan skema pengembangan Blok Masela. Pemerintah Provinsi Maluku juga merasa terganggu dengan pro-kontra pengembangan blok kaya gas di Laut Arafuru tersebut.

Gubernur Maluku Said Assagaff menghimbau semua pihak untuk menahan diri sehingga tidak menyampaikan pendapat dan komentar yang tidak berguna mengenai Blok Masela.  Sebaliknya, komentar dan pendapat yang disampaikan ke publik harus komprehensif. Pihak yang berkomentar juga harus menguasai persoalan dan memahami rakyat Maluku.

“Hentikan berbagai kegaduhan yang bersifat kontraproduktif tentang Blok Masela, apalagi diperdebatkan di hadapan publik melalui media massa,” kata Said dalam siaran persnya yang diterima Katadata, Rabu (15/3).

(Baca: Seteru di Balik Kisruh Pengembangan Blok Masela)

Perdebatan mengenai pengembangan Blok Masela melalui pembangunan kilang gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) di laut (Floating LNG/FLNG) atau pipa di darat (onshore LNG/OLNG) seharusnya tidak perlu terjadi. Apalagi, Presiden Jokowi sudah mendapat masukan mengenai plus-minus dua skema tersebut. Jadi, Pemprov Maluku menyerahkan keputusan mengenai pembangunan kilang di darat atau di laut kepada Presiden. Said meyakini keputusan yang akan diambil Presiden  adalah keputusan yang terbaik.

Ia hanya mengingatkan agar pengalaman proyek migas di Aceh tidak terulang di Maluku. Pasalnya, proyek gas Arun di Aceh sejak puluhan tahun lalu hanya dinikmati oleh Kabupaten Lhokseumawe. Sementara daerah lain di provinsi berjuluk Serambi Mekkah itu tidak menikmati hasilnya. Karena itu, keputusan pengembangan Blok Masela nantinya harus mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Maluku, dan tidak hanya wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dimana letak blok migas tersebut.