Kisruh Listrik Nias, PLN Berkukuh Tunggu Hasil Audit
PT Perusahaan Listrik Negara hingga kini belum membayar sisa tagihan sewa Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) milik PT American Power Rent (APR) Energy di Kualanamu, Medan. Direktur PLN Regional Sumatera Amir Rosidin menyatakan masih menunggu hasil audit eksternal.
Pemilihan auditor ini merupakan kesepakatan antara PLN dan APR. Namun lembaga pemeriksa tersebut belum menyelesaikan auditnya. Karena itu, PLN bersikeras tak membayar tagihan sisa uang sewa. “PLN khawatir di kemudian hari ada masalah,” kata Amir saat dihubungi Katadata, Jumat, 20 Mei 2016.
Menurutnya, dalam kontrak dengan APR disebutkan pembangkit listrik tersebut secara penuh digunakan oleh PLN untuk memasok listrik di daerah tersebut. Namun, pada tahun 2014, realisasi penggunaan rata-ratanya hanya 75 persen, sementara biaya sewa telah dibayarkan PLN penuh. (Baca: Hengkang dari Nias, PLN Tawar Pembangkit Listrik APR).
Tahun lalu, realisasi penggunaan mesin APR berkurang drastis, hingga hanya 22 persen. Oleh karena itu, PLN baru membayar separuh dari total tagihan yang dibebankan sembari menunggu hasil audit untuk mengetahui biaya sewa sebenarnya. Berkurangnya pemakaian mesin APR seiring pembangkit milik PLN di Pangkalan Susu mulai beroperasi penuh pada tahun lalu.
Sebelumnya, APR melayangkan surat terbuka bagi penduduk Nias. Surat itu berisi penutupan operasi secara permanen pembangkit listrik APR yang berkekuatan total 20 MW pada akhir bulan ini. Penyebabnya, mereka menuding PLN tidak membayar uang sewa. (Baca juga: Daerah Krisis Listrik, Jokowi Resmikan Pembangkit Terapung).
“Perusahaan itu tidak menghormati kontrak dengan kami. Tetapi PLN terus mengumpulkan uang dari penduduk Nias untuk listrik yang mereka gunakan,” kata John Champion, Ketua dan Chief Executive Officer APR dalam surat terbukanya. “APR tidak memiliki pilihan lain kecuali meninggalkan Nias pada akhir Mei.”
Ditemui secara terpisah, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jarman mengatakan PLN harus memiliki rencana untuk mengantisipasi krisis listrik akibat hengkangnya APR. “Nias itu harus tetap nyala,” kata Jarman saat ditemui di Gedung Kementerian Energi, Jakarta, Jumat, 20 Mei 2016.
