Setop Politisasi Harga, Mari Elka Usul Aturan Baku Impor Pangan
Lonjakan harga tinggi sejumlah komoditas kerap menjadi momok pemerintah. Masyarakat pun menjerit menghadapinya. Dalam situasi seperti ini, Peneliti Senior Center for Strategic and International Studies (CSIS) Mari Elka Pangestu menyarankan pemerintah membuat aturan otomatis untuk menjaga harga komoditas pangan.
Menurut mantan Menteri Perdagangan ini, selain untuk stabilisasi harga, regulasi tersebut dapat untuk menghindarkan dari tindak politisasi. Dia memberi contoh, manakala stok di Perum Bulog turun, pemerintah bisa langsung impor dan tidak perlu lagi ada perdebatan politik. (Baca: Menteri Perdagangan Tetapkan Harga Acuan 7 Komoditas Pangan).
“Harusnya seperti itu,” kata Marie dalam acara “1st Thee Kian Wee Lecture Series” di Gedung LIPI, Jakarta, Selasa, 20 September 2016. “Kalau kita disuruh cek jumlah pasokan, seperti daging, apakah kita percaya hasil sensus sapi? Kebijakan ini sangat terkait dengan kenaikan harga yang berujung ke naiknya kemiskinan.”
Saran ini berkaca pada sejarah perekonomian yang pernah dihadapi Indonesia. Pada 2006, misalnya, terjadi gembar-gembor bahwa Indonesia tidak perlu impor beras. Akibatnya, ketika stok beras berkurang, harga komoditas utama pangan tersebut melambung tinggi karena pemerintah telat mendatangkan dari luar. Di sisi lain, angka kemiskinan naik satu persen akibat kenaikan harga beras.
Namun, dia pun mengingatkan akan hitung-hitungan kebutuhan impor dan stok yang dimiliki Indonesia harus melalui data yang akurat. Hal ini untuk memastikan tidak terjadi kelebihan atau kekurangan impor komoditas pangan. (Baca: Importir Sapi Potong Akan Diwajibkan Bangun Peternakan).