Jonan Ancam Cabut Izin AKR Jika Tak Salurkan BBM Satu Harga
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta PT AKR Corporindo Tbk turut berpartisipasi dalam program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga. Jika tidak, maka pemerintah tidak segan mencabut izin penyediaan dan distribusi BBM jenis tertentu yang dipegang perusahaan swasta tersebut.
Menurut Menteri ESDM Ignasius Jonan, AKR sebagai penyalur BBM jenis tertentu harus ikut mewujudkan BBM satu harga di seluruh wilayah Indonesia. "Kalau tidak ikut, saya keluarkan dari penyaluran untuk Solar RON 48. Kayaknya (AKR) mau deh," kata Jonan di sela-sela pelantikan pejabat Kementerian ESDM di Jakarta, Senin (6/5).
(Baca: Pertamina dan AKR Dapat Penugasan BBM Satu Harga)
Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah berjanji akan mempermudah AKR dalam memproses perizinan pembangunan infrastruktur BBM satu harga seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Kebijakan ini penting untuk memberikan energi secara berkeadilan kepada masyarakat.
Jonan memahami dengan program ini maka AKR akan mengeluarkan dana untuk investasi. Namun, biaya itu bisa diatasi dengan menerapkan subsidi silang di daerah yang padat konsumen. "Biaya itu kan ada namanya cross subsidy," kata dia.
Sementara itu manajemen AKR belum berkomentar mengenai ancaman tersebut. Direktur AKR Suresh Vembu tidak menjawab pesan yang dikirimkan Katadata via aplikasi pesan WhatsApp.
Sebelumnya, pada Oktober tahun lalu, Suresh pernah mengatakan perusahaannya bersedia membangun SPBU di daerah terpencil, baik di Papua atau daerah manapun selama menguntungkan perusahaan. “Kalau tidak menguntungkan, kami tidak bangun. Jadi bagi kami keputusan ini berdasarkan pertimbangan keekonomian,” katanya.
