Indeks Demokrasi Jakarta Anjlok Drastis Akibat Kampanye Pilgub
Badan Pusat Statistik mencatat indeks demokrasi DKI Jakarta mengalami penurunan tertinggi pada 2016. Ibu Kota negara itu mengalami penurunan sebesar 14,47 poin dari 85,32 pada 2015 menjadi 70,85 pada 2016. Anjloknya peringkat Jakarta diduga akibat dampak kampanye pemilihan kepala daerah.
Indeks demokrasi Jakarta tersungkur ke posisi sebelas terbawah dari 34 provinsi. Padahal, Jakarta sebelumnya menempati peringkat pertama dalam Indeks Demokrasi Indonesia. "Posisi Jakarta jatuh dalam Indeks Demokrasi Indonesia 2016," kata Kepala BPS Suhariyanto di kantornya, Jakarta, Kamis (14/9). (Baca: BPS Catat Indeks Demokrasi Turun Akibat Surutnya Peran Partai Politik)
Perhitungan indeks ini menggunakan tiga aspek, yakni kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Dari ketiganya, peneliti menganalisa 11 variabel dan 28 indikator untuk melakukan pengujian.
(Baca juga: Indeks Perilaku Anti Korupsi Membaik, Praktik Calo Makin Dijauhi)
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syarif Hidayat menduga turunnya indeks demokrasi di Jakarta berkaitan erat dengan pelaksanaan Pilkada DKI. Pada 2016 menjadi waktu kampanye politik dua kandidat saat itu, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
"Paling diduga punya kaitan ini terkait dinamika politik di DKI, antara lain pelaksanaan Pilkada DKI," kata Syarif. (Baca: BPS: Indeks Kebahagiaan Indonesia Naik, Orang Lajang Paling Bahagia)
Tim ahli BPS Maswadi Rauf mengatakan, penurunan kualitas indeks demokrasi Jakarta disebabkan karena seluruh aspek menurun. Aspek kebebasan sipil di DKI Jakarta menurun sebesar 8,53 poin dari 89,64 pada 2015 menjadi 81,11 pada 2016.
(Baca: CSIS: Elektabilitas Jokowi Teratas, AHY dan Gatot Merambat Naik)
Aspek hak-hak politik menurun sebesar 15,65 poin dari 83,19 pada 2015 menjadi 67,54 pada tahun ini. Yang terparah, aspek lembaga demokrasi mengalami penurunan sebesar 20,07 poin dari 83,26 pada 2015 menjadi 63,19 pada 2016.
"Untuk kesimpulannya ada penurunan. Kelihatannya menyeluruh, tidak hanya kebebasan sipil, tapi juga hak politik dan lembaga demokrasi di DKI," kata Rauf. . (Lihat: SMRC: 69% Masyarakat Puas Terhadap Jalannya Demokrasi)
Syarif menuturkan, menurunnya indeks demokrasi di Jakarta juga berdampak pada rendahnya Indeks Demokrasi Indonesia secara nasional pada 2016. Pasalnya, indeks tersebut menghitung secara kumululatif kualitas demokrasi di Indonesia.
"Imbas ini berimplikasi terhadap penurunan IDI baik variabel dan indikatornya," kata Syarif.
Saat ini, hasil survei menunjukkan Indeks Demokrasi Indonesia menurun sebesar 2,73 poin menjadi 70,09 dari tahun 2015 sebesar 72,82.
