Pemerintah wajibkan registrasi kartu seluler prabayar menggunakan NIK pada KTP dan KK. Satu NIK dapat mendaftarkan maksimal tiga kartu per operator.
Ponsel internet
Arief Kamaludin|KATADATA

Mulai 31 Oktober mendatang, pemerintah mewajibkan pengguna kartu seluler prabayar melakukan registrasi atau pendaftaran menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Ketetapan ini berlaku umum bagi pengguna baru maupun kartu pengguna lama atau eksisting.

Jika hingga waktu yang ditentukan belum juga melakukan registrasi baru atau pendaftaran ulang, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan memberikan sanksi.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Sanksinya berupa pemblokiran akses layanan telekomunikasi. Rinciannya, pemblokiran layanan panggilan masuk (incoming call) dan pesan singkat (Short Message Service/SMS) jika belum melakukan registrasi hingga 15 hari setelah batas waktu 31 Oktober 2017. Sanksi sama juga berlaku untuk akses internet.

Selain itu, jika tidak melakukan registrasi hingga 30 hari, maka Kementerian Kominfo akan memblokir panggilan keluar (outgoing call) dan SMS. "Ini dilakukan untuk menjaga kenyamanan dan keamanan masyarakat," ujar Menteri Kominfo Rudiantara saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (11/10).

Kominfo juga memberikan sanksi kepada operator telekomunikasi yang tidak mematuhi aturan tersebut. "Sanksi bagi operator mulai dari sanksi administrasi hingga pencabutan izin," katanya.

Rudiantara menambahkan, setiap penduduk atau satu NIK dapat mendaftarkan maksimal tiga nomor kartu prabayar. Jika lebih dari tiga nomor, ada kemungkinan proses registrasi mengalami kesulitan pada tahap validasi.

Penyebabnya, pemerintah menjadikan nomor KK sebagai dasar validasi. Dengan cara itu, pemerintah yakin potensi kejahatan dapat diminimalisir.

Di sisi lain, Rudiantara menyatakan, pendaftaran ini tidak dipungut biaya alias gratis. Tapi, dia tidak menjamin kondisi ini akan berlaku seterusnya karena pemerintah masih membahasnya dalam sidang kabinet terbatas.

Kalaupun nantinya dipungut biaya, maka itu akan masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) karena mempertimbangkan pemanfaatan infrastruktur KTP elektronik (e-KTP). "Saya sih maunya enggak bayar. Bahkan PNBP kalau perlu tidak bayar,” kata Rudiantara.

Ketentuan registrasi ini sebenarnya sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, yang terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menkominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Agar kebijakan ini dipahami seluruh lapisan masyarakat, Kementerian Kominfo mengeluarkan Surat Permohonan Dukungan Sosialisasi Pelaksanaan Program Registrasi Pelanggan Prabayar. Dalam surat tersebut, sebanyak 19 stasiun televisi diminta menayangkan pesan berjalan (running text) mulai 13-30 Oktober nanti.

Isi pesannya adalah, “Per 31 Oktober 2017, pemerintah mewajibkan semua pelanggan kartu prabayar untuk registrasi dengan validasi menggunakan NIK dan Nomor KK”.

(REVISI: Revisi judul sebelumnya: Bulan Depan, Kominfo Blokir Akses Nomor Ponsel Tanpa Registrasi, karena adanya pembaruan informasi. Revisi juga pada paragraf ke-3 dan 4. Yang benar adalah: Batas waktu registrasi paling lambat 28 Februari 2018. Jika hingga 15 hari dari batas waktu tidak terdaftar, ponsel tidak bisa menerima panggilan masuk dan pesan singkat, serta mengakses internet. Jika melebihi 30 hari, nomor ponsel akan diblokir penuh termasuk panggilan keluar dan mengirim pesan.)

Artikel Terkait
Kominfo menjamin kerahasiaan data dan meminta masyarakat tak perlu khawatir dengan adanya aturan registrasi kartu prabayar.
Registrasi kartu prabayar dianggap mengancam hak privasi karena ketiadaan aturan melindungi data pribadi.
Tri mengantisipasi gangguan bisnis dengan menyiapkan strategi mempermudah pelanggan dalam proses registrasi kartu prabayar.