Menhub Klaim Infrastruktur Transportasi Kurangi Disparitas Harga 40%
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan pembangunan infrastruktur transportasi di luar Pulau Jawa diperkirakan menurunkan disparitas harga 20-40%. Selama tiga tahun terakhir pemerintah membangun infrastruktur transportasi dengan menyentuh daerah terpencil, terluar, dan terdepan.
Budi mencontohkan pembangunan dermaga di bagian timur Sumatera dan bagian barat Kalimantan, pelabuhan di bagian utara Sulawasi dan Kalimantan, serta bandara dan kapal ternak di Papua. Selain itu pembangunan bandara di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat yang dianggapnya menjadi salah satu penghubung yang tepat.
"Dengan demikian, aktivitas saudara-saudara kita di sana dapat berjalan dengan baik," kata Budi dalam pemaparan Kinerja Kabinet Tiga Tahun di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (17/10). (Baca: Kalau Tak Ingin Popularitas Turun, Jokowi Diminta Tunda Infrastruktur)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution juga menjelaskan, selain disparitas harga, biaya logistik juga turun sebagai dampak pembangunan transportasi. "Kami percaya dengan pembangunan, dia (biaya logistik) mestinya turun," kata Darmin di tempat yang sama.
Survei Bank Dunia, tahun lalu, Indonesia masih menanggung biaya logistik mencapai 24% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meski, belum bisa mengukur data terbaru karena hak paten intelektual, Darmin menjelaskan pembangunan Pusat Logistik Berikat (PLB) jadi indikator penurunan harga logistik.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan mencatat hingga saat ini telah ada 73 Pusat Logistik Berikat (PLB) beroperasi saat ini. Angka ini lebih banyak dari yang ditargetkan Jokowi saat peluncuran PLB pertama kali, yakni 50 lokasi.
Walaupun tidak menyebut industri apa saja secara detail yang menaruh barang di puat logistik, namun Heru mengatakan paling tidak industri bisa mengakses fasilitas yang masuk dalam paket kebijakan ekonomi ini hingga Sorong.
(Baca: Bahaya Anggaran Negara: Pajak Seret, Proyek Infrastruktur Membebani)
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan 73 PLB ini tersebar di sejumlah lokasi Tanah Air. Dia tidak menyebutkan secara rinci industri apa saja yang menaruh barangnya di PLB. Paling tidak industri bisa mengakses fasilitas yang disediakan lewat paket kebijakan ekonomi pemerintah. "Lokasi PLB ini luas dari ujung ke ujung Indonesia ada, hingga ke Sorong (Papua)," kata Heru, pekan lalu.
Sejak dibangun pada 10 Maret 2016, PLB telah membuat biaya logistik menjadi lebih efisien hingga rata-rata 25%. Salah satunya karena pembayaran pajak bisa dibayar belakangan. Hasilnya, biaya timbun rata-rata di PLB lebih murah dibanding barang yang ditimbun di pelabuhan.
